Mengenal Lebih Jauh Akuntansi Pemerintahan Secara Lengkap

Akuntansi pemerintahan merupakan sistem pencatatan dan pembukuan yang harus ada bagi setiap negara.

Karena aplikasi ini yang membuat keuangan dan aset negara tercatat dengan baik dan tepat.

Sebaliknya, jika akuntansi negara ini tidak dilakukan, tentu penghasilan dan pengeluaran negara tidak akan terdokumentasi dengan benar dan proporsional.

Menurut narasi di atas, jenis akuntansi ini memang harus diketahui masyarakat, terutama bagi Anda warga negara.

Baik dari segi pengertian, tujuan maupun syarat-syarat untuk bisa mengaplikasikannya.

Dibawah ini akan dijelaskan lebih jauh tentang pengertian akuntansi pemerintahan :

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Pada umumnya, akuntansi pemerintahan dimaknai sebagai aplikasi pencatatan keuangan negara yang dilakukan oleh unit kerja tertentu.

Ada banyak ruang lingkup yang digarap di dalam pencatatan pembukuan jenis ini, salah satunya ialah catatan pelaksanaan anggaran yang dimiliki seluruh unit pemerintah.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2002:143), akuntansi pemerintahan adalah jasa pembuatan informasi mengenai keuangan negara dalam bentuk data-data kuantitatif yang bisa dijadikan arah kebijakan ekonomi negara.

Jika disimpulkan dari dua pengertian di atas, maka definisi akuntansi pemerintahan adalah unit kerja yang menyediakan jasa pencatatan anggaran finansial negara yang bisa dijadikan arah penentuan kebijakan ekonomi.

Dari kesimpulan di atas, semakin jelas peran akuntansi pemerintah sebagai pemegang kunci keteraturan data-data finansial negara.

Baik terkait dengan pendapatan maupun pengeluaran anggaran yang dimilikinya.

Baca juga : Apa itu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)?

Prinsip-prinsip Akuntansi Pemerintah

Dalam praktiknya, akuntansi pemerintah harus mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) agar laporan keuangan yang disusun dapat dipercaya dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam akuntansi pemerintah:

1. Basis Akrual dan Basis Kas

• Basis akrual: Mengakui pendapatan dan beban saat terjadi, meskipun kas belum diterima atau dibayarkan.
• Basis kas: Pendapatan dan belanja diakui saat kas diterima atau dikeluarkan.

Pemerintah Indonesia saat ini menerapkan kombinasi basis akrual dalam laporan keuangan dan basis kas dalam penganggaran.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Laporan keuangan pemerintah harus dapat diakses oleh publik dan memberikan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

3. Konsistensi

Prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk menggunakan metode akuntansi yang sama dalam setiap periode agar laporan keuangan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun.

4. Keandalan (Reliability)

Setiap transaksi keuangan yang dicatat harus dapat diverifikasi dan didukung oleh bukti yang valid agar laporan keuangan dapat dipercaya.

5. Relevansi

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna, seperti masyarakat, DPR, auditor, dan lembaga keuangan internasional.

6. Keseragaman

Standar akuntansi yang digunakan harus seragam di semua instansi pemerintah agar laporan keuangan bisa dianalisis dengan mudah.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Tujuan atau manfaat akuntansi pemerintahan terbagi menjadi tiga, yaitu tujuan akuntabilitas, manajerial dan yang terakhir adalah tujuan pengawasan (controlling). Berikut penjelasan lengkap tentang ketiganya:

1. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas maksudnya adalah akuntansi pemerintah dibuat untuk memenuhi berkas laporan pertanggungjawaban keuangan negara.

Ini didasarkan pada UUD 1945 Pasal 23 ayat 5 yang mengharuskan dalam setiap pengelolaan finansial negara harus ada laporan pertanggungjawabannya.

Karena menjadi amanat konstitusi, tentu data-data keuangan harus dilaporkan oleh pemangku kekuasaan yaitu pemerintah.

Terkait hal ini, akuntansi keuangan adalah jaminan pembuatan laporan keuangan negara valid, tepat dan aman.

2. Tujuan Manajerial

Tujuan manajerial maksudnya ialah dengan diterapkannya akuntansi pemerintahan, tindakan memanajemen segala kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan lancar.

Karena tanpa adanya anggaran terencana dan tercatat, tidak mungkin ada program pemerintah yang berjalan lancar sesuai rencana.

Hal ini juga terkait dengan efektivitas dan efisiensi dari keluarnya anggaran finansial suatu negara.

Maksudnya ialah dengan adanya akuntansi keuangan, data-data finansial bisa dilihat, apakah uang yang dibelanjakan tersebut memang efektif dan efisien untuk masyarakat atau tidak.

3. Tujuan Pengawasan (Kontrol)

Yang dimaksud tujuan pengawasan dari akuntansi keuangan demi mempermudah pemeriksaan keuangan negara. Termasuk ke mana anggaran dikeluarkan dan berapa uang yang telah dikeluarkan negara.

Efek dari tujuan ini ialah, mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh unit-unit kerja tertentu.

Selain juga untuk mengukur kebutuhan-kebutuhan negara yang bisa dijadikan pedoman dirilisnya anggaran-anggaran berikutnya.

Baca juga : Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat: Pengertian dan Peran Pentingnya

Fungsi Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah memiliki beberapa fungsi utama yang mendukung tata kelola keuangan negara, antara lain:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

Akuntansi pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga pengawas.

Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran harus dicatat dengan jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan dana publik.

2. Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif

Dengan adanya sistem akuntansi yang baik, pemerintah dapat menyusun anggaran yang realistis dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.

3. Pengawasan dan Pengendalian Keuangan

Melalui akuntansi, setiap transaksi keuangan pemerintah dapat dipantau dan diaudit oleh pihak terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

4. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Akuntansi pemerintah digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan fiskal dan kebijakan ekonomi. Laporan ini juga digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan dana publik.

Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Konvensional

Struktur pembukuan pada pemerintahan berbeda dengan organisasi bisnis atau komersial.

Hal ini berimplikasi pula terhadap praktek akuntansi yang berlaku di kedua organisasi tersebut.

Berikut adalah beberapa hal mendasar perbedaan antara Akuntansi pemerintah dan akuntansi komersial :

1. Laporan

Yang pertama perbedaan jenis akuntansi ini adalah  dari sisi laporan dalam jurnal.

Akuntansi komersial memiliki laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas sedangkan akuntansi pemerintahan tidak mempunyai laporan laba rugi.

Namun sebagai gantinya pada akuntansi pemerintahan terdapat laporan operasional dan laporan realisasi anggaran.

Komponen neraca pada akuntansi pemerintah juga berbeda, munculnya istilah baru, di antaranya Dana Cadangan, Ekuitas Dana (Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan).

Hal ini didasarkan bahwa dalam pencatatan laporan pemerintah tidak berorientasi pada laba atau profit.

2. Pendapatan

Sumber pendapatan akuntansi komersial berasal dari penjualan barang dan jasa, tergantung dari yang mereka jual.

Sedangkan untuk akuntansi pemerintah pendapatan berasal dari penetapan – penetapan aturan secara hukum. Misalnya adalah pemberlakuan pajak.

3. Standard akuntansi yang berbeda

Untuk akuntansi komersial tunduk pada Standar Akuntansi keuangan (SAK) yang dirancang oleh Ikatan akuntansi Indonesia (IAI), namun untuk akuntansi pemerintah tunduk pada Standar akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dirancang oleh komite standard akuntansi pemerintahan atau (KSAP) dan diatur dalam PP no 71 tahun 2010

4. Auditor

Jika dalam akuntansi komersial, pihak yang berwenang untuk mengaudit laporan keuangan adalah akuntan publik.

Sedangkan untuk akuntansi pemerintah, pihak yang berwenang memeriksa laporan keuangan adalah Badan pemeriksa keuangan atau BPK

5. Kepemilikan

Laporan keuangan komersial dibuat untuk ditujukan bagi mereka pemilik  dalam organisasi atau entitas tersebut dan memiliki kepentingan atas laporan yang telah dibuat.

Untuk entitas dengan akuntansi komersial bisa dimiliki oleh banyak kepemilikan bagi mereka yang memegang saham dalam perusahaan tersebut.

Sedangkan untuk akuntansi pemerintah bersifat tidak adanya kepemilikan dan lebih independen.

Baca juga: 5 Tahapan Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah

Syarat-syarat Pemerintah Dalam Menerapkan Akuntansi Pemerintahan

Untuk menerapkan akuntansi pemerintahan yang tepat dan proporsional diperlukan syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan pemerintah. Inilah syarat-syarat yang dimaksud:

1. Akuntansi pemerintahan dilakukan pada anggaran yang sudah disetujui pemerintah dan badan legislatif negara
2. Akuntansi pemerintahan tidak boleh dilakukan dalam rangka untuk melanggar konstitusi negara
3. Pemerintah harus melakukan perkiraan-perkiraan secara cepat yang sekiranya bisa mengganggu stabilitas keuangan
4. Sistem akuntansi pemerintah dibuat sesuai dengan perubahan jaman.

Siklus Akuntansi Pemerintah

Siklus akuntansi pemerintah adalah rangkaian proses yang dilakukan dalam pencatatan, pelaporan, dan evaluasi keuangan negara.

Berikut adalah tahapan dalam siklus akuntansi pemerintah:

1. Pencatatan Transaksi Keuangan

Setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam entitas pemerintah harus dicatat dalam sistem akuntansi, baik itu penerimaan pajak, belanja negara, maupun hibah dari luar negeri.

2. Pengelompokan dan Pengikhtisaran Data Keuangan

Data keuangan yang telah dicatat kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis transaksi, seperti pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban.

3. Penyusunan Laporan Keuangan

Setelah transaksi dikelompokkan, laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku (SAP berbasis akrual).

4. Audit dan Evaluasi

Laporan keuangan pemerintah akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan dana.

5. Penyampaian Laporan ke Publik

Setelah melalui audit, laporan keuangan disampaikan kepada DPR, Presiden, dan masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan anggaran negara.

Baca juga : Laporan Keuangan: Pengertian, Contoh, dan Fungsinya Untuk Bisnis Anda

Kesimpulan

Akuntansi pemerintahan adalah sistem pencatatan dan pembukuan yang dibuat untuk negara.

Negara tidak mengharapkan profit, maka sistem pembukuannya pun berbeda dengan akuntansi konvensional pada umumnya.

Hal ini dikarenakan untuk badan atau entitas yang menggunakan akuntansi konvensional biasanya memiliki banyak kepemilikan seperti para pemegang saham dalam perusahaan tersebut.

Sedangkan untuk akuntansi pemerintah  bersifat tidak adanya kepemilikan dan lebih independen.

Walaupun memiliki banyak perbedaan, kedua jenis ini memiliki dasar ilmu yang sama yaitu pencatatan.

Bagi Anda pemilik bisnis yang kesulitan dalam melakukan pencatatan transaksi, penghitungan pajak, dan membuat laporan keuangan, Anda bisa menggunakan Software Akuntansi dan Bisnis Accurate Online.

Accurate Online memiliki fitur terlengkap dan harga yang paling terjangkau telah menjadikan Accurate Online sebagai software akuntansi pilihan ratusan ribu pengguna dari berbagai jenis bisnis di Indonesia.

Anda juga bisa mencoba menggunakan Accurate Online gratis selama 30 hari melalui klik tautan pada gambar di bawah!