Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (Macroprudential Liquidity Incentive Policy) menjadi salah satu instrumen utama Bank Indonesia dalam memperkuat sektor perbankan nasional. Melalui kebijakan KLM, BI memberikan insentif berupa pengurangan Giro Wajib Minimum kepada bank-bank untuk menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti perumahan rakyat, usaha ultra mikro, pembiayaan inklusif, dan kredit berwawasan lingkungan.
Per minggu kedua Juni 2025, total insentif tersebut mencapai Rp372 triliun dengan distribusi terbesar kepada Bank Umum Swasta Nasional sebesar Rp166,4 triliun, diikuti bank BUMN Rp164 triliun, Bank Pembangunan Daerah Rp36 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing Rp5,6 triliun.
Besaran insentif KLM telah ditingkatkan dari maksimal 4% menjadi 5% dari Dana Pihak Ketiga sejak April 2025, khususnya untuk sektor perumahan dengan target peningkatan dari Rp23 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun.
Penasaran bagaimana mekanisme KLM bekerja dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Simak pembahasan lengkap mengenai kebijakan game-changer perbankan nasional dalam artikel berikut.
Mekanisme kerja KLM
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial bekerja melalui pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas.
Insentif diberikan dalam bentuk pelonggaran pemenuhan GWM, dimana kewajiban GWM sebesar 9% dapat diturunkan hingga 5% bagi bank yang memenuhi kriteria penyaluran kredit tertentu.
Besaran insentif KLM telah mengalami peningkatan dari maksimal 4% menjadi 5% dari Dana Pihak Ketiga (Third Party Funds) sejak April 2025.
Tambahan besaran KLM ditetapkan paling banyak sebesar 0,3% bagi bank yang memenuhi kriteria pencapaian RPIM (Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial) lebih besar.
Distribusi insentif berdasarkan kelompok bank
Penyaluran Kebijakan Likuiditas Makroprudensial terdistribusi kepada empat kelompok bank utama dengan komposisi yang beragam. Bank Umum Swasta Nasional (National Private Commercial Banks) menerima porsi terbesar sebesar Rp166,4 triliun, diikuti bank BUMN dengan Rp164 triliun.
Bank Pembangunan Daerah (Regional Development Banks) memperoleh insentif sebesar Rp36 triliun, sementara Kantor Cabang Bank Asing (Foreign Bank Branch Offices) mendapat alokasi Rp5,6 triliun.
Distribusi tersebut menunjukkan partisipasi aktif seluruh segmen perbankan dalam program stimulus likuiditas Bank Indonesia.
Sektor prioritas penerima insentif
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial diarahkan kepada sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sektor prioritas tersebut mencakup perumahan rakyat, usaha ultra mikro (ultra micro enterprises), pembiayaan inklusif, dan kredit berwawasan lingkungan (green financing).
Khusus sektor perumahan, insentif mengalami peningkatan dramatis sebesar Rp84 triliun dari minggu ke-4 Maret 2025 seiring implementasi penguatan kebijakan per 1 April 2025.
Peningkatan tersebut merupakan dukungan konkret Bank Indonesia untuk program perumahan rakyat pemerintah.
Sektor lain yang menjadi fokus KLM antara lain perdagangan besar dan eceran, pertanian, transportasi, ekonomi kreatif, serta industri pengolahan.
Pemilihan sektor-sektor tersebut didasarkan pada potensi penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi
Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi semester II 2025 akan membaik, didukung oleh penurunan suku bunga dan pelonggaran likuiditas melalui KLM.
Proyeksi optimis tersebut muncul setelah pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87% year on year, lebih rendah dibanding periode sebelumnya.
Kebijakan Likuiditas Makroprudensial diperkirakan akan mendorong pertumbuhan kredit sebesar Rp156 triliun berdasarkan estimasi Deputi Gubernur BI Juda Agung.
Dampak positif tersebut diharapkan dapat meningkatkan intermediasi perbankan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Reformulasi dan penguatan kebijakan
Kebijakan insentif likuiditas telah melalui beberapa tahapan reformulasi sejak penerapan pertama pada 2022. Pada awal 2025, Bank Indonesia memperkuat KLM dengan fokus kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau.
Penguatan KLM dilakukan melalui tiga aspek utama: penyesuaian besaran KLM keseluruhan, perluasan cakupan sektor tertentu, dan penambahan besaran KLM pada sektor spesifik.
Reformulasi tersebut sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Bank Indonesia juga mengoptimalkan kebijakan makroprudensial melalui peningkatan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (Foreign Funding Ratio) menjadi 35% dari modal bank, sambil menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (Macroprudential Liquidity Buffer) menjadi 4% untuk Bank Umum Konvensional.
Kebijakan Likuiditas Makroprudensial terbukti menjadi instrumen efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dengan total 123 bank yang telah memanfaatkan insentif tersebut, dimana 49 bank mendapat insentif 3% hingga 4% dari total Dana Pihak Ketiga, program KLM menunjukkan adopsi yang luas di sektor perbankan.
Penutup
Bank Indonesia telah menyalurkan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (Macroprudential Liquidity Incentive Policy) senilai Rp372 triliun hingga minggu kedua Juni 2025, meningkat dari Rp251 triliun pada Desember 2024.
Kebijakan KLM ini memberikan insentif berupa pengurangan Giro Wajib Minimum kepada bank-bank untuk menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti perumahan, pertanian, UMKM, dan industri padat karya.
Besaran insentif telah ditingkatkan dari maksimal 4% menjadi 5% dari Dana Pihak Ketiga sejak April 2025, dengan fokus khusus pada sektor perumahan mencapai Rp103 triliun.
Bank BUMN menerima Rp164 triliun, Bank Umum Swasta Nasional Rp166,4 triliun, Bank Pembangunan Daerah Rp36 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing Rp5,6 triliun.
Kebijakan Likuiditas Makroprudensial bertujuan untuk mendukung program Asta Cita pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Proyeksi pertumbuhan kredit perbankan 2025 diperkirakan mencapai 8-11%, didukung stimulus likuiditas tersebut.
Bagi Anda pelaku usaha yang memanfaatkan kredit perbankan, pengelolaan keuangan bisnis menjadi semakin penting.
Kabar baiknya, Accurate Online hadir sebagai solusi software akuntansi terintegrasi dengan aplikasi kasir digital Accurate POS dan program loyalitas pelanggan Bliss.
Ayo Kelola bisnis Anda lebih efisien dengan fitur lengkap mulai dari pembukuan, inventori, hingga laporan keuangan real-time.
Jangan lewatkan kesempatan mencoba Accurate Online secara gratis sekarang juga dengan klik tautan gambar di bawah ini!
Referensi:
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
- Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial BI Naik Jadi 5 Persen, Apa Dampaknya ke Sektor Perumahan?
- BI beri insentif likuiditas Rp372 triliun hingga pekan kedua Juni 2025 – ANTARA News
- Instrumen Kebijakan Makroprudensial
- Insentif Likuiditas Makroprudensial, Harapan untuk UMKM? – Universitas Indonesia
