Apa yang Dimaksud KPBU? Ini Pengertian Lengkapnya!

Dalam dunia bisnis Indonesia, terdapat istilah yang dikenal dengan KPBU. KPBU ini sendiri adalah suatu singkatan dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Kegiatan ini cukup sering terjadi di Indonesia. Lalu, apa yang dimaksud dengan KPBU?

Nah, pada kesempatan kali ini mari kita mengenal lebih dalam tentang KPBU.

Apa yang Dimaksud dengan KPBU?

Seperti yang dijelaskan secara singkat sebelumnya, apa yang dimaksud dengan KPBU atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah suatu kegiatan yang sering dilakukan di Indonesia.

Kegiatan ini dilakukan karena adanya selisih pendanaan yang terjadi akibat keterbatasan biaya dalam pembangunan infrastruktur. Untuk menghindari selisih pendanaan tersebut, maka dibuatlah skema KPBU atau yang dikenal dengan Public Private Partnership atau PPP.

PPP sebenarnya tidak mempunyai pengertian resmi, tapi PPP adalah suatu bentuk perjanjian antara sektor publik atau pemerintah dengan sektor swasta agar bisa mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan kegiatan perjanjian dan terbagi lagi menjadi beberapa bentuk, tergantung dari kontrak dan juga pembagian resikonya.

Sebagian atau semua kerjasama akan menggunakan sumber daya badan usaha dengan memerhatikan risiko dari beragam pihak, dan mengacu pada spesifikasinya yang sudah ditetapkan oleh BUMN, BUMD, Kepala Daerah, Lembaga Daerah, atau Menteri yang telah menjabat sebelumnya.

Beberapa lembaga di Indonesia yang sebelumnya berperan langsung dalam pelaksanaan KPBU ini adalah Kementerian PPN atau Bappenas sebagai koordinator KPBU, Kementerian lembaga daerah sebagai PJPK, dan kementerian keuangan melalui DJPPR dalam hal memberikan dukungan serta jaminan pemerintah.

Baca juga: Apa saja Perbedaan Perusahaan Dagang dan Manufaktur?

Dasar Kebijakan dari KPBU

Dasar kebijakan dari KPBU adalah Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 terkait kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam menyediakan infrastruktur sebagai landasan penyelenggaraan KPBU.

Terdapat beberapa keuntungan KPBU, yaitu:

1. Mampu mencukupi kebutuhan pendanaan secara lebih berkelanjutan dan memenuhi penyediaan infrastruktur lewat pengerahan dana dari sektor swasta.
2. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang lebih efektif, berkualitas, efisien, tepat sasaran dan juga tepat waktu.
3. Mampu membuat iklim investasi yang mampu mendorong keikutsertaan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha yang lebih sehat.
4. Mendorong digunakannya prinsip pengguna dalam membayar layanan yang akan digunakan.
5. Memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha dalam menyediakan infrastruktur dengan melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pihak pemerintah pada badan usaha.

Baca juga: Mengenal Harga Eceran Tertinggi dalam Penjualan Produk

Skema Kerja KPBU

Kerjasama pihak pemerintah dengan badan usaha ini juga memiliki skema yang berbeda dengan skema pada umumnya. Nah, berikut ini adalah skema kerja dari KPBU:

1. Pelaksanaan terkait kerjasama ini dituangkan dalam kontrak jangka panjang
2. Harus bisa meminimalisir resiko pelaksanaan proyek
3. Terdapat kajian aspek risiko dan pembagian risiko
4. Dapat digunakan untuk infrastruktur lainnya.

KPBU pun dilakukan dengan 3 tahap, yakni tahap perencanaan, persiapan, dan tahap transaksi. Dalam tahap perencanaan, diperlukan pengambilan keputusan terkait rencana anggaran dana, pengambilan keputusan identifikasi, dan juga penyusunan daftar rencana KPBU.

Sedangkan dalam tahap persiapan pun diperlukan studi kelayakan, rencana dukungan pemerintah, serta jaminan KPBU. Dalam tahap transaksi, nantinya dilakukan oleh PJPK. Di tahap ini nantinya akan dilakukan penjajakan minat pasar, pengadaan Badan usaha pelaksana, penetapan lokasi, pemenuhan transaksi dan penandatanganan kerjasama perjanjian.

Baca juga: Apa Itu Force Majeure? Ini Penerapannya dalam Dunia Bisnis!

Kelebihan KPBU

KPBU pun mempunyai keuntungan lain, seperti perijinan dilakukannya proyek bisa dilakukan lebih tepat waktu. Tanpa adanya skema KPBU, maka perijinan dan proses biasanya lebih lama dari biasanya.

KPBU pun mampu membantu pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang cukup. Karena tidak semua lembaga pemerintah mempunyai sumber daya yang cukup dalam menyediakan infrastruktur tertentu, maka dengan kehadiran KPBU nantinya akan lebih mudah dengan berbagai sumber daya yang cukup, sehingga penyediaan infrastruktur pun bisa dilakukan secara lancar.

Beberapa contoh dari KPBU adalah Bangun Guna Serah atau BGS, Kerjasama Pemanfaatan atau KSP, Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atau KSPI, dan Bangun Serah Guna atau BSG.

KPBU ini sudah dikenal Indonesia sejak masa pemerintahan Orde Baru. Sampai saat ini, skema tersebut masih kerap kali dilakukan oleh pemerintah dan badan usaha demi melengkapi tujuan penyediaan infrastruktur yang lebih memadai.

Penyediaan ini dipermudah dengan hadirnya berbagai sumber daya yang bisa disediakan oleh pihak badan usaha dan tidak dimiliki oleh pihak pemerintah. Sehingga, nantinya terjadi pertukaran ilmu yang berguna untuk pihak pemerintah dengan pihak badan usaha yang berguna untuk kerjasama di masa depan.

Skema ini pun mampu membentuk iklim investasi yang baik. Karena, pihak pemerintah membutuhkan sumber daya dari banyak badan usaha, pun begitu juga sebaliknya. Badan usaha akan memperoleh keuntungan dari investasi yang diberikan pemerintah untuk KPBU.

Baca juga: Ragam Jenis Corporate Action dan Contoh-Contohnya

Penutup

Demikianlah penjelasan singkat dari kami tentang apa yang dimaksud KPBU. Jadi, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha ini tidak bisa dilakukan secara asal. Badan usaha pun harus memiliki stabilitas serta pengelolaan usaha yang baik, serta sistem administrasi dan akuntansi yang tepat.

Oleh karenanya berbagai proses administrasi dan akuntansi untuk badan usaha di Indonesia memerlukan bantuan aplikasi bisnis untuk mendapatkan keteraturan dan keakuratan yang tepat. Nah, Accurate Online adalah salah satu aplikasi bisnis terbaik buatan anak bangsa yang memiliki berbagai fitur sesuai standar akuntansi di Indonesia.

Aplikasi ini mampu mencatat seluruh proses transaksi dan menyajikan lebih dari 200 jenis laporan keuangan secara akurat. Di dalamnya pun telah dilengkapi dengan berbagai fitur dan modul yang mampu membuat proses bisnis berjalan lebih efisien.

Penasaran dengan Accurate Online? coba dan gunakan juga selama 30 hari gratis dengan klik banner di bawah ini.