Anda Pelaku Bisnis Kecil? Ketahui Semua Hal Tentang Pajak UMKM

Setiap warga negara merupakan wajib pajak, tanpa terkecuali para pelaku bisnis kecil yang juga turut dibebankan pajak UMKM. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap warga negara turut serta membangun negara melalui pajak yang dibayarkannya.

Pembangunan negara akan terwujud nyata dengan sumbangsih dari berbagai pihak, dan semua kalangan. Oleh sebab itu, pengusaha kecil pun yang melakukan aktivitas usaha di Indonesia turut serta diwajibkan untuk membayarnya agar pembangunan dapat terwujud. 

Kebijakan Pemerintah dalam penentuan pajak untuk UMKM tersebut bukan bermaksud untuk memberatkan, tetapi untuk mendisiplinkan setiap warga negara yang menjadi wajib pajak, karena pada dasarnya pajak itu sendiri tidak tebang pilih dan pandang bulu. 

Dalam mengeluarkan kebijakannya, pemerintah senantiasa menyempurnakan Undang-Undang yang diberlakukan kepada pengusaha UMKM tersebut. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tersebut merupakan kebijakan yang paling tepat untuk pertumbuhan UMKM di Indonesia. 

Pengertian Pajak UMKM 

Pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sama seperti pajak lainnya, sifat pajak itu sendiri mengikat dan memaksa. Oleh sebab jenis pajak ini bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM. 

Walaupun bersifat memaksa dan mengikat, tarif pajak yang ditetapkan pada pengusaha UMKM akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Oleh sebab itu, jangan khawatir akan merasa diberatkan dengan pemberlakuan pajak ini. 

Esensi adanya pajak itu sendiri dimaksudkan agar pembangunan negara bisa terwujud, karena negara memiliki pendapatan negara yang menunjang. Dengan demikian , sebagai pengusaha UMKM tentunya ingin pembangunan di segala bidang, karena para pengusaha itu pun akan merasakan manfaatnya. 

Kesimpulannya, pajak untuk UMKM merupakan salah satu pajak yang harus dibayar oleh pengusaha UMKM untuk pembangunan negara. Dari pembangunan tersebut akan melancarkan aktivitas usaha yang dilakukannya. Dengan demikian, adanya take and give antara Pemerintah dengan pelaku bisnis UMKM.

Download eBook Panduan dan Template Pembukuan Sederhana dengan Excel untuk Bisnis Kecil

Dasar Hukum Pajak UMKM 

Pemerintah memberikan pengaturan tentang pajak, khususnya pajak untuk UMKM karena berdasarkan kepada dasar hukum yang melandasi ketentuan tersebut. Itulah sebabnya, pemerintah memiliki kekuatan hukum atas dasar pengenaan pajak ini. Dasar hukum yang melandasinya yaitu:

1. Undang-Undang  No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Dasar hukum pengenaan pajak khusus UMKM mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, dimana Undang-Undang ini menyempurnakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang berisi tentang pemberlakuan pajak untuk UMKM. Dengan demikian, pemerintah memiliki kekuatan hukum atas dasar pengenaan pajak ini. 

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berisi tentang Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2008 serta menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang mengatur tentang pajak penghasilan dari pendapatan UMKM. Dari peraturan Undang-Undang tersebut terlahir besaran tarif pajak yang berlaku. 

3. Peraturan Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah dan disempurnakan  dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berisi tentang Pajak Pertambahan Nilai

Semua komoditi usaha bagi para pelaku UMKM akan diatur dalam pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, tidak hanya sebatas penghasilan dan omzetnya saja yang akan dikenakan pajak, tetapi juga komoditi barangnya. Peraturan pemerintah ini hanya sebagai landasan hukum semata. 

4. Undang-Undang Nomor 20/2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini yang berisi tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maka pemerintah pun menetapkan tarif pajak untuk usaha UMKM tersebut, dengan tujuan pembangunan fasilitas negara tentunya akan lebih mengembangkannya. 

Pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan tanpa ada sumber hukum yang melandasinya, sekalipun untuk urusan pajak ini bersifat memaksa dan mengikat. Oleh sebab itu, dasar-dasar hukum tersebut dijadikan acuan oleh Pemerintah untuk menetapkan pajak untuk UMKM. 

Baca juga: 15 Cara Mengembangkan Usaha yang Optimal dan Menguntungkan

Kriteria UMKM

Kriteria dari UMKM yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut.

1. Usaha mikro

Yang pertama adalah usaha mikro. Usaha ini dapat diartikan sebagai suatu usaha ekonomi produktif yang dimiliki individu atau badan usaha yang tentunya memenuhi ciri-ciri sebagai usaha mikro. Saat ini, usaha mikro di Indonesia sudah berkembang dengan pesat dan maju.

Banyak wirausahwan yang mendirikan usaha mikro dan dengan adanya usaha mikro ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia.

Kriteria usaha mikro adalah apabila badan usaha tersebut memiliki omset atau kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah.

Selain itu, hasil dari penjualan usaha mikro tersebut harus mencapai minimal Rp. 300.000.000,- dalam jangka satu tahun.

Baca juga: Apa itu IPO pada Perusahaan? Berikut Pengertian, Kelebihan dan Kekurangannya

2. Usaha kecil

Yang kedua adalah usaha kecil, yang biasa diartikan sebagai suatu usaha ekonomi produktif dan berdiri sendiri atau independen dan dimiliki oleh suatu kelompok atau perorangan badan usaha dan bukan cabang dari usaha utama. selain itu, usaha kecil juga dikuasi dan menjadi salah satu bagian baik secara tidak langsung maupun secara langsung dari usaha menengah.

Suatu usaha dikatakan usaha kecil apabila usaha tersebut memiliki kekayaan yang bersih mencapai Rp 50.000.000,- dengan kebutuhan yang dipakai maksimal Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan yang didapat selama satu tahun mencapai minimal Rp 300.000.000,- dan maksimal Rp 2.500.000.000,-.

3. Usaha menengah

Yang terakhir adalah usaha menengah. Usaha menengah merupakan suatu usaha dalam ekonomiproduktif dan bukan cabang dari usaha utama atau perusahaan pusat serta menjadi bagian secara tidak langsung maupun secara langsung bagi usaha kecil dan atau usaha besar.

Selain itu, usaha menengah juga harus memenuhi kekayaan perusahaan minimal yang sudah di atur dalam undang-undang.

Bisnis bisa dikatakan menjadi usaha menengah jika kekayaan dari usaha menengah mencapai Rp 500.000.000,- sampai Rp 10.000.000.000,- untuk saat ini dan tidak termasuk tanah serta bangunan. Dengan hasil penjualan tahuanan harus mencapai Rp 2.500.000.000,- sampai Rp 50.000.000.000,-.

Baca juga: Tertarik Membuka Usaha Ayam Potong? Perhatikan 10 Hal Ini

Besaran Tarif Pajak UMKM 

Pemerintah menetapkan tarif pajak UMKM sebesar 0,5%dari setiap penghasilan yang didapat oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. 

Peraturan pemerintah tersebut menyempurnakan peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 dengan beberapa peraturan yang disempurnakan meliputi pengenaan tarif, dan jangka waktu pengenaan pajak untuk orang pribadi maupun badan usaha. 

Tarif sebelumnya pada pengenaan pajak untuk UMKM yaitu sebesar 1%dari penghasilan final ataupun bruto, namun kebijakan pemerintah karena dilandasi oleh berbagai faktor menyempurnakannya menjadi 0,5%. Hal tersebut tentunya kabar gembira bagi para pelaku UMKM. 

Penurunan tarif tersebut merupakan kebijakan pemerintah pada UMKM yang memiliki omset maksimal Rp4,8 miliar. Hal tersebut bertujuan agar nilai lebih dari kewajiban pajak yang sebelumnya sebesar 1%menjadi 0,5% agar dapat dijadikan modal kerja, sehingga para pengusaha tersebut dapat menggunakan nominal untuk membayar pajak menjadi modal kerja yang tentunya jauh lebih penting untuk pengembangan usaha. 

Efektif penurunan pajak untuk UMKM tersebut berlaku mulai 1 Juli 2018. Jika wajib pajak harus melakukan penyetoran pajak pada tanggal 15 Juli maka perhitungannya masih menggunakan tarif yang lama, yaitu sebesar 1%. Perhitungan tersebut dianggap untuk omzet bulan Juni. Itulah sebabnya masih menggunakan tarif pajak yang lama. 

Baca juga: Apa Itu SIUP? Berikut Pengertian Lengkap dan Cara Mengurus SIUP

Cara Hitung Pajak UMKM 

Contoh 1

Ibu Anita memiliki toko sepatu dengan omzet penjualan sebesar Rp10.000.000, besarnya nominal pajak yang harus dibayarkan yaitu:

Nilai pajak  yang harus dibayar yaitu Rp10.000.000 X 0,5% = Rp50.000:-

Jika omzet tersebut terhitung untuk bulan Juni yang akan dibayarkan pada bulan Juli. Maka perhitungannya adalah:

Rp10.000.000 X 1% = Rp100.000:-

Contoh 2 

Ibu Anita memiliki omzet per tahun dari toko sepatunya yaitu sebesar Rp300.000.000:-,sementara ibu Anita memiliki suami yang juga seorang pengusaha UMKM batik dengan omzet sebesar Rp400. 000.000/tahun. Maka, pajak yang harus dibayarkan adalah:

Omzet Ibu Anita + Suami: Rp300.0000 +Rp400.000.000. = Rp700.000.000:-

Total pajak yang harus dibayar adalah Rp700.000.000 x0, 5%= Rp3.500.000/tahun. 

Catatan tambahan: apabila mengalami kerugian dalam usahanya atau tidak mendapatkan omzet maka pengusaha berhak untuk melaporkannya pada DJP dan memilih untuk tidak membayar pajak karena kerugiannya tersebut. 

Baca juga: Mengetahui Secara Lengkap Jenis Perusahaan yang Ada di Indonesia

Kesimpulan

Membangun sebuah usaha kecil tidak luput dari pengenaan pajak UMKM yang diberlakukannya. Hal tersebut dimaksudkan agar keadilan yang merata pada setiap warga negara yang merupakan wajib pajak. Sehingga pembangunan dapat terwujud dari pembayaran pajak tersebut. 

Seiring berjalannya waktu, pemerintah menurunkan besaran tarif pajak khusus untuk UMKM karena pemerintah sadar UMKM merupakan penggerak ekonomi rakyat, sehingga harus didukung dengan permodalan yang kuat atau penurunan tarif pajak. 

Jika Anda adalah pelaku UMKM yang selama ini kesulitan dalam melakukan pembukuan sehingga tidak bisa menilai dengan pasti omzet dari bisnis Anda, ada baiknya Anda menggunakan software akuntansi yang mudah digunakan dan memiliki harga terjangkau seperti Accurate Online.

Accurate Online adalah software akuntansi buatan Indonesia yang sudah dikembangkan sejak 20 tahun lalu dan telah digunakan oleh lebih dari 300 ribu pengguna dari berbagai jenis bisnis di Indonesia, mulai dari UMKM sampai perusahaan manufaktur besar.

Dengan menggunakan Accurate Online, Anda bisa dengan mudah melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penghitungan dan pelaporan pajak otomatis, multi gudang, multi cabang, payroll, rekonsiliasi otomatis, penghitungan aset, smartlink ecommerce, otomasi lebih dari 200 jenis laporan keuangan, dan masih banyak lagi.

Jika Anda tertarik menggunakan Accurate Online, Anda bisa mencobanya secara gratis selama 30 hari melalui tautan pada gambar di bawah ini: