Otoritas Jasa Keuangan: Fungsi, Tujuan, dan Kebijakannya

Pada dasarnya, OJK adalah suatu singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Untuk Anda yang masih awam, mungkin Anda masih asing dengan istilah ini. Bahkan, kepanjangan dari OJK saja mungkin masih terkesan membingungkan dan masih terasa asing di telinga Anda. Sehingga, Anda mungkin tidak tahu tentang seluruh fungsi otoritas jasa keuangan, tujuan dan apa saja kebijakannya.

Untuk itu, tidak ada salahnya bila Anda menggali informasi yang berhubungan dengan hal ini. Karena jika ditelusuri secara mendalam, sebenarnya otoritas jasa keuangan atau OJK adalah salah satu lembaga negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi di seluruh sektor jasa keuangan Indonesia. Oleh karenanya, keterlibatan lembaga ini pada berbagai sektor jasa keuangan di Indonesia sangatlah tinggi.

Tujuan Utama OJK

  • Mengatur Berbagai jasa Keuangan

Dengan adanya lembaga ini maka diharapkan seluruh sektor jasa keuangan yang ada bisa diselenggarakan secara teratur dan baik. Selain itu, diharapkan juga agar seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia bisa berjalan secara transparan, adil dan akuntabel.

  • Mewujudkan Sistem Keuangan Agar Tumbuh Secara Berkelanjutan

Pada dasarnya, sektor jasa keuangan juga berhubungan dengan sistem keuangan pada suatu daerah. Untuk itu, harapan dibentuknya otoritas jasa keuangan adalah agar mampu merealisasikan sistem keuangan yang tumbuh secara lebih berkelanjutan. Selain itu, diharapkan juga agar sistem keuangan bisa tumbuh secara stabil, sehingga tidak akan merugikan ataupun menyusahkan masyarakat.

  • Melindungi Konsumen dan Masyarakat

Tujuan akhir dari dibentuknya lembaga otoritas jasa keuangan adalah agar mampu melindungi seluruh kepentingan konsumen dan seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga: Financial Distress: Pengertian dan cara Mencegahnya

Tugas Penting Dari OJK

  • Dalam Sektor Perbankan

Beberapa tugas lain yang harus dilakukan OJK dalam sektor perbankan antara lain adalah menyusun sistem pengawasan bank dan juga melakukan penegakan hukum pada sektor bank. OJK juga harus melakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan dalam sektor bank. Seluruh hal ini selanjutnya bisa dikembangkan lagi guna memaksimalkan performa perbankan demi kepentingan masyarakat luas.

  • Dalam Sekor IKNB

Maksud dari sektor IKNB dalam hal ini adalah berbagai Industri Keuangan Non-Bank. Peran OJK atas IKNB adalah melaksanakan seluruh kebijakan IKNB sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Lembaga ini juga harus melakukan evaluasi, perumusan norma dan prosedur di dalam sektor IKNB. Selain itu, terdapat pula peraturan pada bidang IKNB yang wajib dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

  • Dalam Sektor Pasar Modal

Otoritas Jasa keuangan atau OJK juga mempunyai tugas pada sektor pasar modal, diantaranya adalah dengan melaksanakan seluruh manajemen dalam krisis pasar modal. Selain itu, lembaga OJK juga harus merumuskan seluruh prinsip yang terdapat dalam pengelolaan dan transaksi serta melakukan berbagai analisa pengawasan dan pengembangan pasar modal. Dengan begitu, pasar modal nantinya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Redenominasi: Pengertian, Manfaat, dan Risikonya

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas dan peranan yang penting bagi sektor keuangan dan ekonomi di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa fungsi otoritas jasa keuangan, lengkap dengan penjelasannya.

1. Menyelenggarakan Sistem Pengaturan dan Pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan pada seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Hal tersebut termasuk sektor modal, pasar uang, dan sektor industi keuangan non-bank atau IKNB.

2. Mengambil Keputusan Dalam Hal Perkembangan dan Kemajuan Keuangan

Fungsi lain dari OJK adalah mengambil keputusan yang bijak mengenai perkembangan dan juga kemajuan keuangan di Indonesia. Pengambilan keputusan ini harus berasal dari berbagai sektor, seperti sektor perbankan, pasar modal, fintech, dan industri non-bank lain yang terlibat di dalamnya.

3. Melindungi Konsumen

OJK juga memiliki fungsi dalam melindungi konsumen. Hal ini adalah salah satu fungsi utama dibentuknya lembaga OJK, yaitu demi mewujudkan keuangan inklusif untuk masyarakat Indonesia dengan perlindungan konsumen yang sudah terpercaya. Oleh karena itu, OJK akan mengatur regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data masyarakat untuk pihak terkait.

Baca juga: Berbagai Tanda Keuangan Bisnis yang Sehat

Asas Dibentuknya OJK

  • Asas Independensi

Pada dasarnya, asas independensi ini akan menunjukkan bahwa setiap keputusan yang ditempuh oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan bersifat independen. Artinya, seluruh keputusan yang diambil tidak disertai dengan campur tangan dan intervensi dari pihak lain.

Namun, keputusan yang diambil tersebut tentunya tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlansung dengan tanpa merugikan pihak manapun.

  • Asas Kepastian Hukum

Landasan perundangan-undangan yang sedang berlaku dan menjadi dasar atas segala tindakan OJK tentunya sudah harus jelas. Dengan menggunakan landasan peraturan perudang-undangan yang jelas dan menjadi landasan hukum, maka OJK sudah bisa menjamin bahwa tindakan mereka tidak akan menyimpang dari jalur hukum. Bahkan, seluruh kebijakan penyelenggaraan harus dilakukan secara adil.

  • Asas Kepentingan Umum

Sebagai salah satu lembaga negara, maka otoritas jasa keuangan akan bekerja untuk kepentingan banyak masyarakat. Dalam hal ini, lembaga OJK akan menyelenggarakan dan bertindak sesuai dengan tujuan awal demi melindungi kempentingan masyarakat umum. Selain itu, lembaga ini juga bisa melakukan tindak pembelaan pada konsumen dan masyarakat. Tidak berhenti disana, lembaga ini juga berfungsi untuk memajukan kesejahteraan umum.

  • Asas Keterbukaan

Jika ditelusuri secara mendalam, maka Anda akan menemukan fakta bahwa lembaga OJK memiliki sifat terbuka. OJK akan membuka diri pada berbagai hak masyarakat dan tidak membedakan kepentingan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Selain itu, lembaga ini juga tidak akan menutupi satu hal pun pada masyarakat.

Namun, lembaga ini juga harus tetap melakukan perlindungan atas setiap hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

  • Asas Profesionalitas

Karena lembaga ini bersifar profesional, maka kinerja dari lembaga keuangan ini sudah tidak perlu diragukan lagi. OJK memang selalu mengutamakan keahliannya dalam melakukan seluruh tugas dan wewenangnya sebagai salah satu lembaga negara. Namun, seluruh tindakannya harus selalu berlandaskan pada berbagai kode etik dan ketentuan yang sudah diatur dalam sistem perundang-undangan.

  • Asas Integritas

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan ini akan berpegang teguh pada seluruh nilai moral yang ada dalam melakukan seluruh tugasnya. Termasuk dalam hal pengambilan keputusan yang bijak, dan hal lainnya. Untuk itu, OJK bisa dikatakan sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki integritas tinggi.

  • Asas Akuntabilitas

Seluruh aktivitas dan hasil yang dilakukan OJK tetap harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban ini harus dilakukan dan ditunjukan pada publik agar lembaga keuangan ini bisa disebut sebagai salah satu lembaga yang transparan.

Kebijakan Strategis OJK tahun 2020

Pada tahun 2020 ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ternyata sudah mempersiapkan 5 kebijakan dan inisiatif lain untuk diarahkan.

Beberapa kebijakan tersebut antara lain dilakukan demi mendukung pembiayaan pada berbagai sektor prioritas pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberdayakan UKM dan UMKM serta masyarakat kecil, meningkatkan inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan, serta reformasi internal dalam hal mengatur dan juga mengawasi seluruh sektor jasa keuangan.

Kelima kebikakan yang dilakukan oleh lembaga otoritas jasa keuangan adalah sebagai berikut:

  • Melakukan peningkatan pada skala ekonomi industri keuangan.
  • Memperkecil regulatorydan supervisory gap antar sektor jasa keuangan.
  • Melakukan transformasi digital pada sektor jasa keuangan.
  • Melakukan percepatan penyediaan akses keuangan serta meningkatkan penguatan penerapan market conduct dan perlindungan konsumen
  • Melakukan pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah

Baca juga: 6 Pertimbangan dalam Membuka Rekening Deposito

Kesimpulan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah salah satu lembaga negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi di seluruh sektor jasa keuangan.

Secara garis besar,  Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas dan peranan yang penting bagi sektor keuangan dan ekonomi di Indonesia. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan juga  akan berpegang teguh pada seluruh nilai moral yang ada dalam melakukan seluruh tugasnya.

Di tahun 2020 ini, OJK sudah mengambil kebijakan yang sudah disebutkan di atas. Beberapa kebijakan tersebut antara lain dilakukan demi mendukung pembiayaan pada berbagai sektor prioritas pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberdayakan UKM dan UMKM serta masyarakat kecil, meningkatkan inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan, serta reformasi internal dalam hal mengatur dan juga mengawasi seluruh sektor jasa keuangan.

Adanya lembaga keuangan yang satu ini memiliki peranan yang penting seperti sistem akuntansi atau sistem pembukuan keuangan ada suatu perusahaan. Untuk itu, menggunakan software akuntansi dari Accurate Online akan lebih memudahkan Anda dalam melakukan pembukuan keuangan atau hal lain yang berkaitan dengan akuntansi.

Karena software ini mampu membantu mencatat keuangan secara praktis, akurat dan cepat. Selain itu, Anda juga bisa mengatur biaya produk, mengontrol stok barang, dan memantau laporan keuangan bisnis Anda secara mudah.

Tertarik? Anda bisa mencoba menggunakan Accurate Online secara gratis selama 30 hari melalui tautan pada gambar di bawah ini:

accurate1