Pandora Papers: Skandal Keuangan Para Pemimpin Dunia yang Mengakali Pajak
Pada Oktober 2021 lalu, dunia dihebohkan oleh Pandora Papers yang mengungkap kebocoran data mengenai skandal penggelapan harta kekayaan dan pajak yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dunia, termasuk pimpinan negara. Peristiwa ini mengingatkan peristiwa serupa yang terjadi beberapa tahun sebelumnya yakni Panama Papers dan Paradise Papers.
Skandal keuangan yang diungkap dalam Pandora Papers berupa penghindaran pajak, di mana tokoh elit dunia secara diam-diam memindahkan uang dan aset dari pantauan otoritas jasa dan penegak hukum. Hal ini sangat merugikan pemerintah karena seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan negara dan kemakmuran rakyat.
Lantas, siapa sajakah tokoh dunia yang tercantum di dalamnya? Artikel berikut ini akan menjawabnya sekaligus menerangkan lebih lanjut tentang apa itu Pandora Papers, Panama Papers, dan Paradise Papers.
Apa Itu Pandora Papers?
Mengutip dari laman VOI, Pandora Papers adalah dokumen hasil penyelidikan yang didasarkan pada 11,9 juta rekam data yang berasal dari kebocoran data 14 perusahaan keuangan offshore yang berbeda.
Penyelidikan yang dilakukan oleh International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) ini merupakan kolaborasi jurnalistik terbesar yang melibatkan lebih dari 600 jurnalis dari 150 media di 117 negara dan menghabiskan waktu lebih dari satu tahun untuk menyusun, meneliti, dan menganalisis rekam data.
Pandora Papers berisi rekam jejak elit dunia yang memanfaatkan wilayah atau negara surga pajak (tax havens) untuk membeli properti dan menyembunyikan aset mereka. Di mana artinya, mereka bisa menghindari kewajiban membayar pajak di negara asal mereka.
Data sebesar 2,94 terabyte yang bocor tersebut mencakup kegiatan selama lima dekade, yang sebagian besar dibuat di antara tahun 1996 dan 2020. Di dalamnya, tercantum setidaknya 335 nama politisi, 130 miliarder yang ada di daftar Forbes, selebriti, pelaku tindak kejahatan penipuan, gembong narkoba, keluarga kerjaan, hingga pemuka agama.
Dari 335 nama politisi yang diungkap, 35 di antaranya adalah presiden yang tengah menjabat, mantan presiden, perdana menteri, dan kepala negara lainnya. Kemudian, sekitar 300 nama lainnya datang dari pejabat publik lain, mulai dari menteri pemerintah, hakim, wali kota, dan jenderal militer di lebih dari 90 negara.
Sementara, untuk lebih dari 130 miliarder dan selebritas yang ditampilkan, umumnya disebut karena kasus menyembunyikan barang-barang mewah, seperti properti dan kapal pesiar. Di mana beberapa dari mereka bahkan menggunakan rekening bank samaran untuk menyembunyikan kekayaannya.
Adapun dari 35 daftar pemimpin dunia yang tercantum dalam Pandora Papers, 12 di antaranya adalah yang saat itu tengah menjabat, di antaranya meliputi:
- Raja Yordania Abdullah II
- Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babis
- Presiden Gabon Ali Bongo
- Presiden Kenya Uhuru Kenyatta
- Presiden Kongo Denis Sassou-Nguesso
- Perdana Menteri Pantai Gading Patrick Achi
- Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati
- Perdana Menteri Uni Emirat Arab Mohammed bin Rashid Al Maktoum
- Presiden Republik Dominika Luis Abinader Presiden Ekuador Gillermo Lasso
- Presiden Montonegro Milo Djukanovic
- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy
- Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani
Baca Juga: Memahami Ketentuan Pajak Sewa Bangunan dan Cara Menghitungnya
Panama Papers
Hasil investigasi Panama Papers yang terungkap pada tahun 2016 didasarkan pada 2,6 terabyte data dari 11,5 juta dokumen yang bersumber dari satu pihak saja, yakni sebuah firma hukum Mossack Fonsesca yang menyediakan jasa pengelolaan aset perusahaan yang berlokasi di Panama.
Dokumen Panama Papers pertama kali diperoleh oleh surat kabar Jerman, Suddeutsche Zeitung sebelum akhirnya diteruskan kepada ICIJ. Data yang terdapat dalamnya meliputi transaksi rahasia keuangan pemimpin politik dunia, skandal global, dan data detik mengenai perjanjian keuangan tersembunyi para pengemplang dana, pengedar obat-obatan terlarang, miliarder, selebriti, bintang olahraga, dan banyak lainnya.
Beberapa pejabat dunia yang namanya tersangkut dalam Panama Papers adalah Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, Menteri Perindustrian Spanyol Jose Manuel Soria, serta pejabat senior organisasi sepak bola dunia FIFA yaitu Juan Pedro Damiani, yang akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari jabatan mereka.
Selain itu, disebut pula dua pejabat Indonesia yang terseret dalam Panama Papers, yakni Harry Azhar Aziz yang saat itu tengah menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.
Baca Juga: Apa itu Deductible Expense? Bagaimana Cara Menghitungya?
Paradise Papers
Paradise Papers diungkap ke publik setahun setelah Panama Papers, yakni pada tahun 2017. Investigasi Paradise Papers didasarkan pada kebocoran data dengan ukuran sebesar 1,4 terabyte dari 13,4 juta file dari satu firma hukum offshore, Appleby, serta konsultan jasa yang berbasis di Singapura Asiaciti Trust.
Dokumen Paradise Papers juga memuat 19 perusahaan terdaftar yang dikelola oleh pemerintah yurisdiksi rahasia atau surga pajak.
Beberapa temuan lainnya juga terungkap seperti bagaimana Twitter dan Facebook menerima ratusan juta dollar AS investasi yang tidak dipublikasikan namun bisa ditelusuri kembali ke institusi-institusi keuangan Rusia, penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional seperti Apple dan Nike, serta jutaan poundsterling real estate Ratu Inggris yang telah diinvestasikan di Caymand Island.
Baca Juga: Memahami Fungsi dan Cara Menghitung NJOP
Penutup
Memiliki perusahaan di luar negeri sebenarnya adalah hal yang legal. Namun, akan menjadi masalah apabila dilakukan secara tersembunyi untuk menutupi aliran uang gelap yang memungkinkan untuk terjadinya penyuapan, pencucian uang, penghindaran pajak, pendanaan terorisme, perdagangan manusia, hingga pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
Para pakar bahkan menyebutkan bahwa negara-negara miskin merupakan salah satu yang paling dirugikan akibat penyimpanan kekayaan dan penghindaran pajak ini.
Adapun bagi Anda yang mungkin mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset dan pembayaran pajak, Anda bisa menggunakan aplikasi bisnis dari Accurate Online.
Aplikasi bisnis ini menyediakan beragam fitur, mulai dari laporan keuangan dan operasional, perpajakan, aset tetap, buku besar, hingga penjualan dan pembelian. Jadi, baik perorangan maupun bisnis, mereka dapat menggunakan Accurate Online untuk mempermudah proses pengelolaan aset dan keuangannya.
Beragam fitur tersebut juga mudah untuk digunakan dan bisa diakses secara real time kapan pun serta di mana pun. Jika Anda tertarik untuk menggunakannya, yuk coba Accurate Online secara gratis selama 30 hari melalui link di bawah ini.
