Welfare State Adalah Sistem Ekonomi Negara Kesejahteraan, Ini Penjelasannya

Dewasa ini, kesenjangan ekonomi masih menjadi suatu permasalahan umum yang masih belum bisa diatasi oleh berbagai negara di seluruh di dunia. Oleh karena itu, lahir konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Welfare state adalah suatu konsep pemerintahan yang berperan penting dalam hal melindungi dan juga memperjuangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi setiap masyarakat yang ada di dalamnya.

Pada dasarnya, negara Indonesia sendiri sudah mengantongi konsep yang sama dan sudah tertuang dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara harus bisa dijadikan sebagai tumpuan dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan pada suatu negara agar lahir tatanan masyarakat yang lebih adil, makmur dan sejahtera.

Pun sama halnya dengan konsep sistem ekonomi welfare state. Suatu negara yang menerapkan konsep paham ini berusaha keras untuk mewujudkan suatu sistem demokrasi yang mana setiap warga negaranya memiliki kesempatan yang sama untuk mampu mengakses sumber daya ekonomi, pendidikan, teknologi, dan masih banyak lagi.

Tindakan Utama Pemerintah Sistem Ekonomi Welfare State

Saat ini, konsep pemahaman welfare state sudah banyak dikembangkan dan juga diperbaiki oleh berbagai negara barat yang mana menjadi salah satu solusi dalam mencapai kemakmuran pada suatu negara. Untuk bisa menerapkan hal tersebut dengan konsep welfare state, maka terdapat tiga instrumen utama yang bisa dilakukan oleh setiap pemerintahan pada suatu negara.

Pertama, pengeluaran utama pemerintah harus lebih dikonsentrasikan untuk pembelian suatu produk barang dan jasa. Kedua, diberlakukannya pajak progresif untuk setiap warga negara, sehingga semakin banyak kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maka akan semakin banyak pula nilai pajak yang harus mereka bayar.

Terakhir, pemberian subsidi untuk setiap masyarakat yang memang memerlukan sebagai suatu solusi atas kemiskinan yang struktural dan juga melakukan alur distribusi pendapatan yang lebih merata.

Berdasarkan ketiga instrumen tersebut, bisa kita lihat bersama bahwasanya konsep welfare state ini pada dasarnya mampu memberikan kebebasan yang luas bagi swasta yang ingin menguasai dan mengeruk sumber daya untuk bisa dikelola, tapi dengan masih tetap adanya campur tangan negara di dalam sistem ekonomi.

Dengan demikian, konsep dasar ini sebenarnya sama saja dengan konsep paham kapitalisme, perbedaannya hanya diberikan suatu sentuhan sosialis yang mana kesejahteraan masyarakat secara umum menjadi tujuan utama dalam sistem ekonomi yang satu ini.

Welfare State Dijadikan Solusi untuk Kapitalisme dan Liberalisme

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kapitalisme dan liberalisme adalah konsep ekonomi yang paling banyak mendapatkan pertentangan dari berbagai negara di dunia. Kenapa? Karena di dalamnya menjunjung suatu kepentingan pribadi di atas kepentingan banyak orang.

Selain itu, kedua konsep tersebut juga menganut bahwa negara tidak memiliki hak mutlak untuk menjalankan roda perekonomian. Untuk itu, lahirnya konsep welfare state diklaim sebagai salah satu solusi yang paling baik untuk paham ekonomi kapitalisme dan liberalisme.

Bahkan, saat ini sudah banyak negara yang menggabungkan dan menerapkan konsep ekonomi kapitalisme dan welfare state, yang biasa disebut dengan sistem ekonomi campuran.

Baca juga: Kesenjangan Sosial Adalah: Pengertian, Faktor, Dampak, dan Solusinya

Model Sistem Ekonomi Welfare State di Seluruh Dunia

Pada umumnya, berbagai negara yang menerapkan sistem ekonomi welfare state ini mempunyai anggaran dana sosial yang sangat besar. Dana tersebut berasal dari penarikan pajak orang-orang kaya yang tinggal di dalam negara tersebut.

Saat ini, terdapat empat model besar sistem welfare state yang diterapkan di seluruh dunia, keempat model tersebut adalah sebagai berikut:

  • Universal

Beberapa negara yang menerapkan model universal ini adalah Denmark, Finlandia, Swedia, dan juga Norwegia. Berbagai pemerintahan pada negara tersebut memberikan adanya jaminan sosial pada setiap masyarakatnya secara merata tanpa terkecuali.

Lebih dari 60% anggaran belanja negara tersebut disalurkan untuk program sosial agar bisa memenuhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai negara di Skandinavia mempunyai suatu sistem pendidikan yang sangat maju, bahkan memberikan pendidikan gratis untuk setiap masyarakatnya.

  • Institusional

Beberapa negara yang menerapkan model konstitusional ini adalah negara Jerman dan Austria. Dengan menggunakan konsep dasar yang sama, yakni kesejahteraan sosial yang harus dilakukan secara menyeluruh dan melembaga untuk setiap masyarakatnya, maka ada sedikit saja perbedaan dengan model universal.

Sumber dana yang digunakan untuk kesejahteraan sosial masyarakat ini tidak diambil dari anggaran belanja suatu negara, namun lewat suatu kontribusi pembayaran pajak yang berasal dari tiga pihak utama, yakni pihak pemerintah, pekerja dan juga pihak wirausaha atau pebisnis.

  • Residual

Negara yang menerapkan model residual ini diantaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia.

Fokus pemerintah di dalamnya adalah untuk memberikan kesejahteraan pada mereka yang tidak mampu dan lemah, seperti penderita disabilitas, pengangguran, dan masyarakat miskin. Melalui LSM dan organisasi swasta, pemerintah memberikan subsidi untuk masyarakat tersebut dalam wujud pelayanan dan juga rehabilitasi sosial.

  • Minimal

Model yang satu ini bisa dibilang menjadi model yang sangat populer, karena banyak negara yang menerapkannya, seperti beberapa negara di Eropa, Amerika Latin, dan Asia. Anggaran yang dipersiapkan untuk program kesejahteraan sosial di dalamnya bisa dibilang sangat sedikit, yakni hanya dibawah 10% saja dari total belanja negaranya.

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Ekonomi Welfare State

Walaupun memang negara kesejahteraan ini terdengar sangat ideal, namun sistem ini memiliki kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing.

Kelebihan Welfare State:

  1. Meniadakan kesenjangan sosial pada seluruh masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat kaya dan miskin.
  2. Pihak pebisnis dan karyawan adalah kedua pihak yang saling melengkapi, bukan menjadi penindas pada satu dan yang lainnya.
  3. Seluruh kebijakan ekonomi adalah wewenang pihak pemerintah pusat.
  4. Negara mampu memberikan jaminan yang penuh atas kesejahteraan setiap warga negaranya.

Kelemahan Welfare State:

  1. Adanya tuntutan pajak yang sangat tinggi mampu menurunkan semangat kerja setiap masyarakat.
  2. Mendidik kaum miskin dan lemah yang ada pada suatu negara untuk bermalas-malasan karena hidup mereka sudah dibiayai oleh pihak pemerintah.
  3. Diberlakukannya sistem pajak progresif diklaim mampu merugikan masyarakat, karena jika seseorang semakin kaya, maka akan semakin besar juga nilai pajak yang harus dirinya bayarkan.
  4. Tingkat kreativitas ekonomi pada setiap masyarakat akan menurun karena dikendalikan oleh kekuasaan tertinggi

Penerapan Sistem Ekonomi Welfare State

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa beberapa negara sudah ada yang menerapkan konsep ekonomi welfare state ini. Beberapa negara tersebut sudah sangat lama menganut sistem welfare state dan pihak pemerintah mampu memberikan jaminan sosial secara menyeluruh pada setiap warga negaranya.

Namun, setiap negara Skandinavia tersebut memberlakukan pajak yang sangat tinggi untuk setiap warga negaranya, yang mana dari hasil pajak tersebut negara bisa menjalankan aktivitas welfare state dengan baik, sehingga setiap masyarakatnya bisa mendapatkan pelayanan sosial dan juga jaminan sosial yang cukup tinggi.

Untuk di negara Swedia, agar pihak pemerintahnya bisa menerapkan sistem ekonomi welfare state, maka banyak warganya yang memiliki profesi sebagai pengembangan Sumber Daya Alam atau SDA, seperti industri otomotif, teknologi, dll.

Hal tersebut dilakukan karena masyarakatnya memiliki tingkat kreativitas yang cukup tinggi, sehingga negara tersebut sudah sangat terkenal dengan teknologi navigasi laut, industri otomotif, dan telekomunikasi.

Nah, dari berbagai perusahaan itulah lantas negara menerima pajak yang besar agar kemudian bisa dikelola untuk dijadikan jaminan sosial dan juga pelayanan publik untuk setiap warga negaranya.

Contoh lainnya adalah negara Norwegia yang memberlakukan sistem welfare state pada bidang kesehatan, dimana untuk setiap warga negara yang mempunyai nilai pendapatan yang rendah akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

Sistem kesejahteraan tersebut semakin baik saat ditemukannya minyak di perairan pantai lepas Norwegia, yang mana hasil tersebut dikelola untuk dijadikan sebagai jaminan kesejahteraan masyarakatnya.

Negara jerman menjadi penganut kesejahteraan konservatif, yang mana model kesejahteraan ini lebih akrab disebut sebagai ekonomi pasar bebas. Prinsip pembangunannya adalah yang terbaik untuk bisa mencapai kesejahteraan masyarakat.

Prinsip tersebut bisa dilihat dari adanya pemberian pelayanan pada setiap masyarakatnya. Asuransi sosial di dalamnya mencakup biaya kesehatan dan perawatan sosial yang dikelola dengan sistem dana yang independen.

Sedangkan untuk di Selandia Baru, penerapan konsep kesejahteraannya dimulai saat negara tersebut mengalami krisis ekonomi yang sangat parah, yang mana pada saat itu terjadi tingkat pengangguran tinggi, sehingga ada banyak sekali perusahaan tersebar.

Namun, negara tersebut berhasil keluar dari zona krisis dan menjadi negara yang adil dan makmur saat Michael Joseph menjadi pemimpin lalu perdana menteri. Dirinya memberlakukan sistem negara kesejahteraan hingga saat ini. Uniknya, sistem ekonomi yang dianutnya tersebut tidak berdiri sendiri, tapi mengandalkan interaksi kesejahteraan dengan melakukan strategi ekonomi kapitalis.

Baca juga : Pasar Modern Adalah: Pengertian, Ciri-Ciri, Kelebihan dan Kekurangannya

Penutup

Demikianlah penjelasan tentang sistem ekonomi welfare state. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa sistem ekonomi welfare state adalah sistem ekonomi yang lebih memprioritaskan kesejahteraan. Saat ini, sudah banyak negara di dunia yang menganut konsep tersebut.

Namun, perlu diketahui bahwa pebisnis dan masyarakat kaya menjadi tumpuan penting dalam sistem ekonomi ini, karena mereka akan diberlakukan pajak yang sangat mahal. Untuk itu, mereka harus lebih pandai dalam mengelola keuangannya.

Nah, jika Anda adalah  salah satu pebisnis yang seringkali kesulitan untuk mengatur dan mengelola keuangan perusahaan, maka Anda bisa menggunakan software akuntansi dari Accurate online.

Aplikasi ini mampu membantu Anda dalam membuat berbagai jenis laporan keuangan, seperti laporan arus kas, laporan laba rugi. Selain itu, fitur di dalamnya juga akan lebih memudahkan Anda dalam melakukan kegiatan bisnis. Beberapa fitur tersebut adalah fitur persediaan, perpajakan, perbankan, dll.

Tertarik? Anda bisa mencoba menggunakan Accurate Online secara gratis selama 30 hari melalui tautan pada gambar di bawah ini:

accurate 2 banner bawah