Pengertian Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Landasan Hukum, dan 8 Cara Mudah Membuatnya

Dewasa ini, Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) adalah dokumen yang sangat vital dalam rangka menjaga kelayakan hukum dan operasional suatu perusahaan.

Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dari perspektif hukum dan bisnis. Kita akan menggali landasan legal Surat Keterangan Domisili Perusahaan, mengapa penting bagi perusahaan, dan bagaimana cara mendapatkannya.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang Surat Keterangan Domisili Perusahaan, perusahaan dapat memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari masalah hukum yang dapat merugikan bisnis mereka.

Pengertian Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

ilustrasi Surat Keterangan Domisili Perusahaan. source envato

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat atau otoritas yang berwenang. Dokumen ini mengonfirmasikan lokasi atau alamat tempat usaha atau perusahaan tertentu.

Surat Keterangan Domisili Perusahaan digunakan sebagai bukti bahwa suatu perusahaan atau usaha memiliki izin atau legalitas untuk beroperasi di lokasi tersebut.

Surat Keterangan Domisili Perusahaan biasanya diperlukan oleh perusahaan atau usaha untuk keperluan administrasi dan perizinan. Dokumen ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk saat mengajukan izin usaha, membuka rekening bank perusahaan, mengikuti lelang atau tender pemerintah, atau dalam transaksi bisnis lainnya.

Surat Keterangan Domisili Perusahaan juga sering diminta oleh pihak ketiga, seperti pemasok atau mitra bisnis, sebagai salah satu syarat kerjasama.

Isi dari Surat Keterangan Domisili Perusahaan dapat berbeda-beda, tergantung pada regulasi dan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah atau negara.

Namun, umumnya, Surat Keterangan Domisili Perusahaan mencakup informasi seperti nama perusahaan, alamat lengkap tempat usaha, nomor identifikasi perusahaan, dan data penerbit SKDP. SKDP juga biasanya memiliki tanggal berlaku, dan dalam beberapa kasus, harus diperbarui secara berkala.

Dalam bisnis, memiliki SKDP yang sah dan up-to-date sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan untuk menjaga kepercayaan dari pihak-pihak terkait, seperti pemerintah dan rekan bisnis.

Karena regulasi terkait perizinan bisnis dapat berbeda-beda di setiap lokasi, perusahaan harus selalu memastikan bahwa mereka memahami persyaratan lokal dan mengurus SKDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah mereka beroperasi.

Baca juga: Surat Izin Tempat Usaha: Pengertian, Cara Membuat, Syarat dan Perbedaannya dengan Siup

Landasan Hukum Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

ilustrasi Surat Keterangan Domisili Perusahaan. source envato

Landasan hukum Surat Keterangan Domisili Perusahaan dapat berbeda-beda tergantung pada negara dan tingkat pemerintahan yang mengeluarkan dokumen tersebut.

Di Indonesia, sebagai contoh, Surat Keterangan Domisili Perusahaan memiliki landasan hukum utama dalam beberapa peraturan, yang mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No. 25/2007)

Dalam UU No. 25/2007, ada beberapa pasal yang mengatur tentang persyaratan perizinan usaha, termasuk persyaratan domisili perusahaan. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan SKDP, UU ini memberikan landasan hukum umum untuk perizinan usaha.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24/2018)

PP No.24/2008 pada dasarnya mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha secara elektronik dan mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyediakan sistem perizinan online. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dapat dikeluarkan melalui sistem ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Perdagangan (PP No. 27/2018)

PP No.27/2018 mengatur persyaratan izin usaha perdagangan, yang mencakup persyaratan domisili usaha. SKDP sering kali dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam konteks perizinan usaha perdagangan.

4. Peraturan Daerah (Perda)

Selain regulasi nasional, regulasi daerah juga dapat mengatur persyaratan SKDP. Setiap daerah otonom di Indonesia dapat memiliki peraturan daerah yang mengatur izin-izin usaha dan domisili perusahaan, termasuk SKDP.

Perlu digaris bawahi bahwa peraturan-peraturan ini dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan persyaratan SKDP dapat bervariasi antar daerah.

Oleh karena itu, bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia, sangat penting untuk selalu merujuk pada peraturan yang berlaku di wilayah mereka dan berkonsultasi dengan pihak berwenang atau ahli hukum yang berpengalaman dalam urusan perizinan usaha untuk memastikan kepatuhan hukum yang tepat.

Baca juga: SIUPL adalah: Pengertian dan Bedanya dengan SIUP

Cara Mendapatkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

ilustrasi Surat Keterangan Domisili Perusahaan. source envato

Cara mendapatkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan  dapat bervariasi tergantung pada regulasi yang berlaku di wilayah atau negara tempat perusahaan Anda beroperasi. Di Indonesia, sebagai contoh, berikut adalah langkah-langkah umum yang biasanya harus diikuti untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan:

1. Persiapan Dokumen

Siapkan dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan, seperti:

• Akta Pendirian Perusahaan (PT, CV, atau bentuk usaha lainnya).
• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika diperlukan.
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
• Dokumen identifikasi diri pemilik atau pengurus perusahaan.

2. Kunjungi Pemerintah Daerah Setempat

Langkah pertama adalah mengunjungi kantor pemerintah daerah setempat yang bertanggung jawab atas penerbitan SKDP. Ini biasanya adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, atau instansi serupa.

3. Isi Formulir Permohonan

Mengisi formulir permohonan SKDP yang biasanya tersedia di kantor pemerintah setempat. Pastikan lahuntuk melengkapi formulir dengan informasi yang akurat dan sesuai.

4. Lengkapi Dokumen Pendukung

Sertakan dokumen-dokumen perusahaan yang telah disiapkan dalam langkah pertama sebagai pendukung permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

5. Bayar Biaya Administrasi

Biasanya, ada biaya administrasi yang harus dibayarkan untuk mengajukan permohonan SKDP. Pastikan untuk menanyakan jumlah biaya yang tepat dan cara pembayaran yang diterima.

6. Proses Verifikasi

Setelah Anda mengajukan permohonan, pihak berwenang akan memeriksa dokumen-dokumen Anda dan melakukan verifikasi. Proses ini dapat memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu tergantung pada daerah dan jumlah permohonan yang sedang diproses.

7. Penerimaan Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Jika permohonan Anda disetujui, Anda akan diberikan SKDP yang sah. Pastikan untuk menyimpan salinan SKDP ini dengan baik, karena Anda mungkin perlu menunjukkannya dalam berbagai transaksi bisnis.

8. Perpanjangan (Jika Diperlukan)

Beberapa Surat Keterangan Domisili Perusahaan memiliki masa berlaku terbatas. Pastikan untuk memantau tanggal kedaluwarsa SKDP Anda dan memperbarui jika diperlukan agar bisnis Anda tetap sah secara hukum.

Langkah-langkah di atas adalah panduan umum untuk mendapatkan SKDP di Indonesia. Namun, peraturan dan prosedur dapat berbeda-beda antar daerah.

Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu merujuk pada pemerintah daerah setempat atau instansi yang berwenang untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan tepat tentang persyaratan dan prosedur pengajuan SKDP di wilayah Anda.

Selain itu, konsultasikan dengan ahli hukum atau konsultan bisnis jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum yang tepat.

Baca juga: Apa itu Konsep Bisnis? Ini Pengertian dan Fungsinya!

Penutup

Demikianlah penjelasan tentang Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) beserta landasan hukum dan langkah-langkah untuk mendapatkannya. SKDP adalah dokumen yang sangat penting dalam dunia bisnis karena mengkonfirmasi lokasi atau alamat perusahaan Anda dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dengan memahami prosedur dan persyaratan yang tepat untuk mendapatkan SKDP, perusahaan Anda dapat menjalankan operasionalnya dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Ingatlah untuk selalu memeriksa peraturan dan prosedur terbaru di wilayah Anda, karena regulasi bisa berubah dari waktu ke waktu. Selalu konsultasikan dengan pihak berwenang atau ahli hukum yang berpengalaman jika Anda memiliki pertanyaan atau kebingungan tentang proses perizinan perusahaan Anda.

Selain itu, Anda harus mengelola bisnis Anda dengan baik agar perusahaan Anda memiliki citra yang baik di mata masyarakat luas dan pada akhirnya mencapai kesuksesan bisnis.

Nah, untuk lebih mudah lagi dalam mengelola bisnis, Anda bisa menggunakan software akuntansi dan bisnis dari Accurate Online.

Aplikasi bisnis berbasis website ini mampu mengelola bisnis Anda secara efektif dan efisien. Berbagai fitur bisnis yang saling terintegrasi di dalamnya juga akan membantu Anda melakukan penjualan dan pembelian, mengelola persediaan, menyelesaikan urusan perpajakan, dan masih banyak lagi.

Bahkan, Anda bisa mendapatkan lebih dari 200 jenis laporan keuangan secara otomatis, cepat dan akurat yang bisa Anda akses dimana saja dan kapan saja Anda butuhkan.

Coba dan gunakan Accurate Online sekarang juga selama 30 hari gratis melalui tautan gambar di bawah ini.