Sistem Ekonomi Liberalis: Pengertian, Ciri-ciri, Tujuan dan Dampaknya bagi Negara

Sistem ekonomi liberalis adalah salah satu bentuk sistem ekonomi yang memberikan kebebasan setinggi-tingginya kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi demi mendapatkan untuk yang sangat besar. Sederhananya, sistem ekonomi liberalis adalah suatu sistem ekonomi yang mana setiap keputusan perekonomian di dalamnya mengacu pada ekonomi pasar dan juga menjunjung tinggi setiap hak kepemilikan pribadi.

Sistem ekonomi liberalis ini sering dikaitkan dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana pemerintah memiliki potensi untuk melakukan intervensi agar tidak ada monopoli antar pihak swasta yang bisa membatasi kebebasan orang banyak dalam membuat suatu keputusan. Dalam hal ini, pemerintah tetap menyediakan fasilitas umum walaupun sistem ekonomi liberalis bisa dinikmati pasar bebas.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Liberalis

Agar lebih mudah dalam mengenali sistem ekonomi liberalis, maka kita harus mengenal karakteristik dari sistem ekonomi ini. Berikut ini adalah ciri-ciri sistem ekonomi liberalis:

• Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mempunyai alat produksi dan bebas dalam melakukan aktivitas perekonomian.
• Setiap orang memiliki hak yang sama untuk bisa berusaha dan bersaing dengan sesama pelaku ekonomi lainnya.
• Campur tangan pihak pemerintah dalam sistem ekonomi liberalis sangat terbatas, namun tidak menutup kemungkinan adanya intervensi demi menutup celah monopoli.
• Setiap harga barang yang ada di pasar sudah ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang dilakukan secara bebas.
• Setiap aktivitas produksi dilakukan demi mendapatkan keuntungan dan pelaku ekonomi bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

Baca juga: Ekonomi Pembangunan: Pengertian dan Prospeknya dalam Dunia Kerja

Kelebihan dan Kekuarangan Sistem Ekonomi Liberal

1. Kelebihan

Sistem ekonomi liberalis memiliki kelebihan dalam sistem ekonomi pasar yaitu sebagai berikut:

• Mengembangkan inisiatif dan kreasi pada masyarakat untuk mengatur kegiatan perekonomian
• Menciptakan dan meningkatkan persaingan untuk bisa maju
• Setiap orang memiliki hak yang sama dalam memiliki sumber produksi, baik itu barang ataupun jasa
• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tinggi demi mencari keuntungan
• Menciptakan barang berkualitas tinggi agar bisa laku dipasaran.
• Hak untuk memilih sektor usaha tertentu disesuaikan dengan kemampuan yang ada
• Tingkat produksi akan didasari dengan kebutuhan masyarakat

2. Kekurangan

Sama seperti sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi liberalis pun memiliki kekurangan, kerugian, atau keburukan dalam pelaksanaannya, yaitu:

• Monopoli terjadi dimana-mana pada lapisan masyarakat
• Menyamaratakan suatu pendapatan yang tidak mudah untuk dilakukan karena persaingan pasar bebas
• Masyarakat yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan tetap miskin.
• Timbulnya persaingan yang tidak sehat
• Berpotensi terjadi krisis ekonomi
• Penggunaan Sumber Daya Alam yang sangat berlebihan

Baca juga: Motif Ekonomi: Pengertian, Jenis, dan Tujuannya

Sejarah terjadinya Sistem Ekonomi Neoliberalisme

Timbulnya paham neoliberalisme pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari gejolak ekonomi global setelah adanya perang dunia pertama. Sistem ekonomi liberalis yang diterapkan pada berbagai negara di Eropa dan Amerika kala itu tidak bisa mencapai kesuksesan, pasar diklaim memiliki kemampuan yang hebat dalam mengurus dirinya sendiri. Untuk itu, pemerintah dan negara tidak mempunyai campur tangan dalam mengurus perekonomian negaranya.

Namun, pasca perekonomian dunia menurun ke dalam jurang besar depresi pada tahun 1930, tingkat kepercayaan atas sistem ekonomi liberalisme ini menurun tajam. Kala itu publik menganggap bahwa pasar bukan hanya tidak bisa mengurus dirinya sendiri, tapi juga menjadi suatu sumber bencana untuk mereka. Depresi besar terjadi di seluruh negara hingga banyak orang yang menganggur dan perusahaan yang bangkrut.

Dengan memahami adanya kelemahan pada sistem ekonomi liberalisme tersebut, sejumlah ekonom yang dipimpin oleh Rustow dan Eucken di Jerman pada bulan September tahun 1932 mengusulkan untuk melakukan perbaikan pada sistem ekonomi dunia, yaitu dengan meningkatkan peran negara untuk membuat kebijakan ekonomi.

Dalam proses perkembangannya, gagasan tersebut lantas dibawa ke Amerika oleh Ropke dan Simon ke Universitas Chicago untuk bisa dikembangkan lebih lanjut lagi, hingga institusi pendidikan tersebut dikenal dengan sebutan Chicago School. Akhirnya, Chicago School mampu melengkapi konsep ekonomi neoliberal menjadi konsep sistem ekonomi yang diklaim mampu mengatasi dan menekan tingkat depresi pada suatu negara.

Namun, paham neoliberal kala itu ternyata kalah dengan tren konsep negara kesejahteraan yang diusung oleh John Maynard Keynes.

Tujuan Sistem Ekonomi Neoliberalisme

Tujuan utama dari adanya gagasan sistem ekonomi neoliberalisme ada tiga. Pertama, mengembangkan kebebasan setiap orang untuk bisa bersaing secara bebas dan sempurna di pasar. Kedua, kepemilikan pribadi atas setiap faktor produksi akan diakui.

Ketiga, penetapan dan pembentukan suatu harga di pasar bukanlah suatu al yang alami, namun hasil daru penertiban yang sudah dilakukan oleh negara dengan dikeluarkannya undang-undang. Peran negara dalam sistem ekonomi neoliberalisme berdasarkan tiga tujuan di atas dibatasi sebagai pengatur serta penjaga adanya mekanisme di dalam pasar.

Dalam proses perkembangannya, peran negara dalam sistem ekonomi neoliberalisme ini ditekankan untuk bisa melakukan empat hal. Pertama, melakukan kebijakan anggaran yang ketat, seperti penghapusan harga subsidi. Kedua, liberalisasi dalam sektor keuangan negara. Ketiga, liberalisasi dalam sistem perdagangan. Terakhir, melakukan privatisasi BUMN.

Disisi lain, dalam sistem ekonomi kerakyatan, seperti yang tertulis dalam Pasal 33 UUD 1945, dinyatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertujuan demi mewujudkan kedaulatan rakyat dalam hal ekonomi.

Terdapat tiga prinsip dasar dalam ekonomi kerakyatan. Pertama, sistem perekonomian dibentuk sebagai upaya bersama dengan konsep dasar kekeluargaan. Kedua, seluruh cabang produksi yang dinilai penting untuk negara dan menyangkut kepentingan banyak orang akan dikuasai oleh negara. Ketiga, seluruh sumber daya alam yang ada di dalam negara akan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat di dalamnya.

Jika diperhatikan lebih lanjut, ketika prinsip tersebut menunjukkan bahwa peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan sangatlah besar. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34.

Dalam pasal tersebut tercantum bahwa peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan meliputi pengembangan koperasi, pengembangan BUMN, memastikan sumber daya alam yang terkandung di dalam negara dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, memenuhi hak seluruh warga negara untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, serta memelihara kaum fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.

Baca juga: Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila dan Penerapannya

Dampak Negatif Sistem Ekonomi Liberal

Secara umum, sistem ekonomi liberalis berkaitan dengan adanya tekanan politik multilateral, melalui kertel-kartel pengelolaan sistem perdagangan seperti bank dunia. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya wewenang pemerintah hingga titik terendah. Sistem ekonomi ini akan menghasilkan tekanan intervensi pemerintah dan juga mampu meningkatkan kekuatan perkembangan ekonomi.

Namun, sistem ekonomi liberalis ini berbanding terbalik dengan sistem ekonomi sosialis, proteksionis, serta environmentalis. Sistem ekonomi ini secara domestik tidak langsung bertolak belakang dengan prinsip ekonomi proteksionis, namun terkadang memang dijadikan sebagai suatu alat tawar dalam membujuk negara lain untuk membuka pasarnya.

Sistem ekonomi liberal ini seringkali menjadi hambatan untuk perdagangan yang adil dan gerakan lain yang mendukung hak buruh serta keadilan sosial yang sudah seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam suatu negara.

Sistem ekonomi liberalis juga akan semakin meningkatkan kemiskinan, karena sistem ekonomi ini lebih fokus mementingkan hak pemodal, kapitalis, atau investor. Sehingga, memungkinkan mereka pada posisi sentral yang sangat substansial.

Disisi lain, posisi rakyat akan ditempatkan pada posisi yang pinggiran atau marginal residual. Sehingga, sistem ekonomi liberalis jelas akan mengusir rakyat miskin, pembangunan rakyat akan menjadi tidak imbang dengan pembangunan ekonomi. Rakyat atau kalangan kelas bawah akan selalu menjadi budak di dalam negaranya sendiri.

Pengaruh Sistem Ekonomi Liberal bagi Negara Indonesia

Propaganda yang dilakukan oleh Thatcher dan Reagan telah mencapai momentumnya. Beberapa negara seperti Jerman, Perancis, dan pimpinan negara lain banyak yang menerapkan sistem ekonomi liberalis

Peraturan sistem ekonomi yang telah diciptakan oleh Thatcher dan Reagan pun semakin nyata dengan adanya peraturan yang berhubungan dengan pasar global, seperti liberalisasi dan privatisasi, Washington Consensus yang memiliki peran besar terhadap kebijakan ekonomi yang telah dibuat oleh International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, serta adanya pengutamaan dalam aspek materialistik.

Untuk di Indonesia sendiri, proses pelaksanaan berbagai agenda sistem ekonomi liberalis ini berlangsung secara masif pasca adanya badai krisis moneter di tahun 1997-1998. Beberapa kebijakan ekonomi yang ada pada pemerintahan saat ini juga tampaknya masih cenderung mengikuti paham sistem ekonomi liberalis.

Hal ini terlihat dari adanya kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, seperti diwajibkannya PT Pertamina untuk bisa bersaing dengan perusahaan minyak asing dengan standar harga yang tinggi, memberikan ruang bebas pada pihak asing untuk mengisi posisi penting dalam sektor BUMN, serta ditariknya subsidi listrik untuk kalangan kelas bawah.

Baca juga: Sistem Ekonomi Campuran: Pengertian, Kelebihan dan Kekurangannya

Penutup

Sistem ekonomi liberalis adalah salah satu bentuk sistem ekonomi yang memberikan kebebasan setinggi-tingginya kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi demi mendapatkan untuk yang sangat besar.

Tujuan utama dari adanya gagasan sistem ekonomi neoliberalisme ada tiga. Pertama, mengembangkan kebebasan setiap orang untuk bisa bersaing secara bebas dan sempurna di pasar. Kedua, kepemilikan pribadi atas setiap faktor produksi akan diakui.

Ketiga, penetapan dan pembentukan suatu harga di pasar bukanlah suatu al yang alami, namun hasil dari penertiban yang sudah dilakukan oleh negara dengan dikeluarkannya undang-undang.

Untuk di Indonesia sendiri, proses pelaksanaan berbagai agenda sistem ekonomi liberalis ini berlangsung secara masif pasca adanya badai krisis moneter di tahun 1997-1998. Beberapa kebijakan ekonomi yang ada pada pemerintahan saat ini juga tampaknya masih cenderung mengikuti paham sistem ekonomi liberalis.

Jadi bagaimana? Apakah perusahaan Anda sudah paham tentang sistem ekonomi liberalis? Jika Anda terlalu sudah tidak ada waktu memikirkannya karena sudah sibuk dengan urusan keuangan dan akuntansi di perusahaan, maka Anda memerlukan aplikasi keuangan dan akuntansi yang sudah sangat terpercaya, software akutansi Acurate online.

Aplikasi ini akan memudahkan Anda dalam mengurus segala hal yang menyangkut akuntansi bisnis Anda secara lebih mudah dan cepat.

Tertarik? Anda bisa mencoba menggunakan Accurate Online secara gratis selama 30 hari melalui tautan pada gambar di bawah ini: