Apa Itu Standar Akuntansi Pemerintahan?

Informasi terkait keuangan negara wajib disajikan secara relevan dan tercatat dengan baik sebagai wujud pertanggungjawaban dari pihak pemerintah.

Sistem pencatatan dan pembukuan ini dikenal dengan akuntansi pemerintahan yang di dalamnya terdapat standar akuntansi pemerintahan yang harus dipenuhi.

Kehadiran sistem pencatatan ini menjadi dasar atas terciptanya standar di dalam laporan keuangan untuk berbagai pihak yang terkait, dari mulai DPR, BPK, sampai masyarakat.

Bila akuntansi pemerintah tidak dilakukan dengan baik, maka keuangan negara tidak akan bisa terkontrol dan tidak menjadi proporsional antara pengeluaran dan penghasilan.

Pada kesempatan kali ini, mari kita mengenal lebih dalam tentang standar akuntansi pemerintahan di bawah ini!

Apa itu Akuntansi Pemerintahan?

Akuntansi pemerintahan adalah suatu sistem untuk mencatat keuangan negara yang dilakukan oleh unit kerja tertentu.

Salah satu ruang lingkup yang terdapat di dalam pencatatan pembukuan dalam jenis ini adalah catatan pelaksanaan anggaran milik semua unit pemerintah.

Bachtiar Arif, dkk. menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan adalah kegiatan pemberian jasa agar bisa menyajikan informasi keuangan pemerintah dengan berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dari suatu transaksi keuangan pemerintah dan juga penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Berdasarkan kedua penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah suatu unit kerja yang menyajikan jasa pencatatan anggaran keuangan negara yang bisa membantu menentukan kebijakan ekonomi dalam suatu negara.

Baca juga: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat: Pengertian dan Peran Pentingnya

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berdasarkan laman KSAP, SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip akuntansi yang dilakukan untuk menyajikan dan menyusun jenis laporan keuangan pemerintah.

Standar ini ditetapkan dalam PP NO 71 Tahun 2010, SAP termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dilengkapi dengan pengantar dan kerangka konseptual.

Di dalamnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD.

Laporan keuangan pokok dalam suatu negara tersebut mencakup laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Manfaat dari Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan SAP:

1. Transparansi Keuangan

SAP memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun dan disajikan dengan cara yang transparan.

Hal ini memungkinkan masyarakat dan orang yang membutuhkannya untuk memahami kondisi keuangan pemerintah dengan jelas.

2. Akuntabilitas Publik

Penerapan SAP memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan standar ini, pemerintah wajib menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga pengawas.

3. Konsistensi dan Keseragaman

SAP menyediakan pedoman yang konsisten untuk pelaporan keuangan di semua entitas pemerintah.

SAP memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan metode yang sama dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu.

4. Pengambilan Keputusan yang Tepat

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP menyediakan informasi yang relevan dan akurat.

Hal ini membantu para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan sumber daya publik.

5. Pengawasan dan Pengendalian

SAP memfasilitasi fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas keuangan pemerintah.

Dengan ini membantu dalam mendeteksi penyimpangan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan.

Baca juga: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat: Pengertian dan Peran Pentingnya

Komponen Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

• Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama satu periode anggaran.
• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL): Menyajikan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang terjadi selama periode laporan.
• Neraca: Menyajikan posisi keuangan pemerintah yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode laporan.
• Laporan Operasional (LO): Menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, surplus/defisit dari aktivitas operasional pemerintah.
• Laporan Arus Kas (LAK): Menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar selama satu periode.
• Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Menyajikan informasi tambahan yang relevan untuk memahami laporan keuangan utama.

Prinsip-prinsip SAP

ilustrasi Standar Akuntansi Pemerintahan. source envato

1. Basis Akuntansi: Penggunaan basis akuntansi yang sesuai (cash basis, accrual basis) untuk pengakuan transaksi dan peristiwa keuangan.
2. Penyajian Wajar: Menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya.
3. Konsistensi: Penggunaan metode akuntansi yang sama dari satu periode ke periode berikutnya.
4. Entitas: Fokus pada entitas yang menjadi subjek laporan keuangan.
5. Kesinambungan: Menyusun laporan keuangan dengan anggapan bahwa pemerintah akan terus beroperasi.

Baca juga: Mengenal Lebih Jauh Akuntansi Pemerintahan Secara Lengkap

Dasar Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Terdapat beberapa jenis penerapan dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan, yaitu:

1. SAP Berbasis Kas 

Dasar standar akuntansi pemerintahan yang pertama adalah berbasis kas, yang mana fungsinya adalah agar bisa melakukan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.

Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010, penggunaan basis kas di laporan realisasi anggaran mempunyai arti bahwa pendapatan diakui ketika kas diterima dalam rekening kas umum negara.

Hal ini juga termasuk belanja yang diakui ketika kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan.

2. SAP Berbasis Akrual 

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual mengakui adanya beban, pendapatan, utang, aset, dan ekuitas di dalam pelaporan keuangan berbasis akrual.

Selain itu, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual juga mengakui belanja, pendapatan dan pembiayaan di dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang tertuang di dalam APBN atau APBD.

Beberapa penerapan SAP berbasis akrual adalah pada pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan satuan organisasi pada pusat atau daerah yang diwajibkan untuk membuat laporan keuangan.

Menurut peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, SAP berbasis akrual untuk neraca berarti kewajiban, aset, dan ekuitas dananya akan diakui serta dicatat ketika terjadi transaksi.

Selain itu, juga ketika terjadi suatu kondisi yang berdampak pada keuangan pemerintah tanpa harus memerhatikan uang kas atau setara kas saat diterima atau dibayarkan.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Pada dasarnya, laporan keuangan pemerintahan tidak mempunyai perbedaan yang besar dengan laporan keuangan perusahaan.

Namun, tujuan dari dilakukannya akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Kehadiran akuntansi pemerintah adalah agar pihak pemerintah bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan amanat konstitusi.

Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 5, yang menjelaskan bahwa setiap pengelolaan keuangan negara harus mempunyai laporan pertanggungjawaban.

Hal ini dilakukan sehingga pihak masyarakat bisa mengetahui penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah secara jelas.

2. Manajerial

Laporan keuangan di dalam pemerintahan akan membantu pemerintah dalam melakukan perencanaan.

Hal ini dilakukan dengan cara membuat APBN dan strategi pembangunan lainnya agar bisa melaksanakan kegiatan pembangunan dalam suatu negara.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah agar bisa mencapai ketaatan dalam peraturan undang-undang, efisiensi, efektivitas, efisiensi, dan juga ekonomis dalam mencapai tujuan.

3. Pengawasan (kontrol)

Kehadiran laporan keuangan di dalam pemerintahan juga akan mempermudah dalam memeriksa keuangan negara, karena didalamnya terdapat keterangan terkait penggunaan anggaran negara.

Dengan adanya pengawasan yang ketat melalui akuntansi keuangan yang tepat, maka bisa meminimalisir penyalahgunaan anggaran.

Baca juga: Mengenal Siklus Akuntansi, Tahapan, Jenis, Tujuannya

Penutup

Akuntansi pemerintahan merupakan suatu sistem pencatatan dan pembukuan untuk suatu negara.

Terdapat perbedaan antara pembukuan untuk perusahaan dan untuk pemerintahan, karena dalam suatu pemerintahan tidak mempunyai profit.

Tapi walaupun berbeda, dasar ilmunya tetap saja sama, yakni pencatatan.

Tujuan paling utama dari sistem akuntansi dan laporan keuangan adalah guna meningkatkan efisiensi dalam mengelola keuangan organisasi.

Nah, Anda bisa mencapai peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan dengan cara menggunakan aplikasi bisnis dan akuntansi dari Accurate Online.

Dengan menggunakan Accurate Online, kegiatan pencatatan dan pembukuan Anda akan terselesaikan secara otomatis serta bisa mendapatkan lebih dari 200 jenis laporan keuangan secara akurat.

Lebih dari itu, di dalamnya juga telah dilengkapi dengan berbagai fitur bisnis luar biasa yang akan membantu Anda dalam mengelola persediaan, melakukan penjualan dan pembelian, menyelesaikan urusan perpajakan, dan masih banyak lagi.

Penasaran dengan Accurate Online? Daftarkan bisnis Anda pada tautan gambar di bawah ini untuk segera mencobanya gratis selama 30 hari.