Mungkin beberapa dari Anda belum tahu bahwa, pajak merupakan sumber pemasukan terbesar untuk negara.

Kebijakan dalam pemungutan pajak di berbagai negara mungkin berbeda dan tentu dalam memungut pajak mereka memiliki asas pemungutan pajak yang berbeda untuk dikenakan bagi wajib pajak di Negara tersebut.

Asas ini bersifat seperti prinsip yang mengikat dan sebagai dasar untuk negara menetapkan besaran pajak juga undang undang yang menaunginya.

Ingin mengetahui asas pemungutan pajak lebih jauh terutama yang berlaku di Indonesia? Berikut adalah ulasan lengkapnya:

Apa itu Asas Pemungutan Pajak?

Asas pemungutan pajak adalah prinsip atau landasan yang menjadi dasar pengenaan dan pemungutan pajak oleh pemerintah dari masyarakat atau badan usaha.

Asas pemungutan pajak menentukan bagaimana sistem perpajakan seharusnya diterapkan sehingga dapat berjalan secara adil, efisien, dan efektif.

Asas ini juga membantu menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak dengan memastikan bahwa pajak dikumpulkan dan dikelola dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan kemudahan.

Baca juga: Prinsip-prinsip Pajak yang Diterapkan di Indonesia

Asas Pemungutan Pajak Menurut para Ahli

Pemahaman tentang asas pemungutan pajak sangat penting dalam sistem perpajakan karena memberikan dasar teoritis bagi pengenaan pajak yang adil dan efektif.

Para ahli ekonomi dan hukum pajak memiliki pandangan yang beragam mengenai asas-asas yang seharusnya menjadi pedoman dalam pemungutan pajak.

Berikut adalah beberapa pengertian asas pajak menurut para ahli:

Asas Pemungutan Pajak Menurut Adam Smith

1. Asas Equality, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas Certainty, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas Convenience of Payment, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas Efficiency, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Asas Pemungutan Pajak Menurut W.J. Langen

1. Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
2. Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
3. Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
5. Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Asas Pemungutan Pajak Menurut Adolf Wagner

1. Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
2. Asas Ekonomi, penentuan objek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
3. Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
4. Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
5. Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Baca juga: Optimalkan Kewajiban Pajak Penghasilan Anda: Panduan Lengkap tentang Income Tax Payable

Fungsi Asas Pemungutan Pajak

Ada beberapa asas yang dipegang dalam pemungutan pajak, berdasarkan pemikiran para ahli seperti Adam Smith dalam The Wealth of Nations.

Berikut penjelasan mengenai fungsi dari asas pemungutan pajak:

1. Asas Keadilan (Equality Principle)

Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara adil, artinya setiap orang harus membayar pajak sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Mereka yang memiliki penghasilan lebih besar harus membayar pajak lebih tinggi, sedangkan yang berpenghasilan kecil harus membayar lebih sedikit.

Asas ini berfungsi untuk memastikan bahwa pemungutan pajak tidak memberatkan kelompok masyarakat yang kurang mampu.

2. Asas Kepastian (Certainty Principle)

Asas ini menyatakan bahwa ketentuan pajak harus jelas, tidak berubah-ubah, dan mudah dimengerti.

Wajib pajak harus mengetahui dengan pasti berapa banyak pajak yang harus dibayar, kapan harus dibayar, dan bagaimana cara membayarnya.

Asas ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak karena aturan yang jelas dan transparan.

3. Asas Kelayakan (Convenience Principle)

Pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang paling memungkinkan bagi wajib pajak untuk membayar.

Misalnya, pemungutan pajak dilakukan ketika wajib pajak memiliki cukup likuiditas, seperti pada saat menerima penghasilan.

Asas ini berfungsi untuk memastikan bahwa pajak dapat dibayar tanpa mengganggu kesejahteraan wajib pajak.

4. Asas Efisiensi (Economy Principle)

Asas ini menekankan bahwa biaya administrasi untuk memungut pajak harus seminimal mungkin, baik bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak.

Pajak yang dipungut harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk pemungutannya.

5. Asas Produktivitas

Asas ini mengacu pada tujuan pemungutan pajak yang harus mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negara.

Pajak yang dipungut harus cukup besar untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah dan mendukung pembangunan nasional.

6. Asas Non-Diskriminasi

Asas ini memastikan bahwa pemungutan pajak tidak boleh dilakukan secara diskriminatif berdasarkan status sosial, agama, etnis, atau faktor lain yang tidak relevan.

Baca juga: Peraturan Surat Setoran Pajak (SPP) Terbaru 2024

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada cara pemerintah mengumpulkan pajak dari masyarakat dan perusahaan untuk membiayai pengeluaran negara.

1. Official Assessment System

Dalam sistem ini, besaran pajak yang harus dibayar ditentukan oleh pemerintah atau otoritas pajak.

Wajib pajak pasif dan hanya menunggu pemberitahuan dari petugas pajak mengenai jumlah pajak yang harus dibayar.

Sistem ini biasanya diterapkan pada pajak-pajak tertentu seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Self Assessment System

Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang paling banyak digunakan di Indonesia.

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan penghasilannya atau transaksi bisnisnya.

Pemerintah hanya bertindak sebagai pengawas dan pemberi sanksi jika terjadi pelanggaran.

Contoh dari pengenaan pajak ini adalah seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Withholding System

Pada sistem ini, pihak ketiga bertindak sebagai pemungut atau pemotong pajak atas nama wajib pajak.

Contoh paling umum adalah perusahaan yang memotong Pajak Penghasilan (PPh) dari gaji karyawan sebelum gaji tersebut dibayarkan.

Pajak yang dipotong tersebut kemudian disetorkan kepada pemerintah.

Baca juga: PPh 21 Tenaga Ahli: Ketentuan dan Cara Perhitungannya

Asas Pemungutan Pajak di Indonesia

Selain memiliki penafsiran yang berbeda dari para ahli, asas pemungutan pajak juga bisa berbeda tergantung dengan kondisi dan keadaan suatu negara.

Sebelumnya mungkin kita hanya mengenal 4 asas pemungutan pajak namun pada kesempatan kali kami akan menjelaskan mengenai 7 asas pengenaan pajak yang berlaku di Indonesia:

1. Asas Kebangsaan

Asas ini mengikat dan sebagai prinsip bahwa setiap individu yang lahir dan tinggal di Indonesia, wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan asas kebangsaan pula, warga asing yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan Indonesia wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari Negara ini.

2. Asas Domisili/Wilayah

Tidak jauh berbeda dengan asas kebangsaan. Asas domisili pajak berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak.

Analoginya, sebagai wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah Negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia.

Begitupun dengan warga negara asing yang memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku dan ditetapkan di Indonesia.

Mungkin terdapat sedikit perbedaan, namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak akan dilakukan secara merata.

Contoh asas pemungutan pajak menurut asas domisili pajak:

Sebagai contoh, Ibu Asri adalah WNI yang tinggal di Hongkong.

Menurut asas domisili, baik properti maupun penghasilan yang dimiliki oleh Ibu Ani tidak wajib dipungut pajak oleh pemerintah Indonesia.

Sebaliknya, jika ada WNA yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, maka WNA tersebut wajib dikenakan pajak berdasarkan hukum pajak di Indonesia.

Baca juga: SPT Tahunan: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Cara Lapornya

3. Asas Finansial

Berdasarkan asas finansial, pungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan (finansial) atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak.

Contoh asas pemungutan pajak menurut asas finansial:

Pak Budi bekerja sebagai guru honorer dengan pendapatan sekitar Rp15.000.000 per tahun, sedangkan Bu Zubaidah bekerja sebagai Pengusaha dengan pendapatan sekitar Rp1.000 000.000 per tahun.

Berdasarkan asas ini, besaran pajak yang harus dibayar kedua orang tersebut tentu saja berbeda.

Berdasarkan asas ini pula, penetapan pungutan pajak yang harus dibayarkan kedua orang tersebut harus lebih kecil dari pendapatan mereka selama setahun.

4. Asas Yuridis

Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 UUD 1945.

Selain itu pemungutan pajak di Indonesia diatur dan dilindungi oleh beberapa undang-undang, seperti:

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
• Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia.
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

5. Asas Ekonomis

Berdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum dan untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Misalnya membangun infrastruktur, dana pendidikan dan memajukan desa tertinggal.

Pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat.

Bahkan, dengan adanya pemanfaatan hasil pajak, diharapkan pemerintah bisa membangun negeri ini secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri.

Baca juga: Apa itu Konsultan Pajak? Fungsi, Tugas, Manfaat, Biaya

6. Asas Sumber

Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak.

Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia.

Contoh asas  pemungutan pajak berdasarkan asas sumber:

Sebagai contoh, Pak Zulfikar merupakan warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Australia meskipun secara dokumen kebangsaan Pak Ahmad adalah WNI.

Tetapi berdasarkan sumber pendapatannya Pak Ahmad tidak wajib membayar PPH yang dipungut oleh pemerintah Indonesia.

Bisa juga jika misal seseorang tinggal di Indonesia, namun memiliki penghasilan di luar negeri, selama penghasilan tersebut akan digunakan di Indonesia, maka juga akan dikenai pajak.

Namun demikian, pajak yang diberlakukan memiliki peraturan sendiri, akan masuk dalam PPh Pasal 22.

7. Asas Umum

Asas pemungutan pajak yang terakhir adalah asas umum. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum.

Artinya, baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia dengan perhitungan yang cermat.

Setiap wajib pajak juga akan memiliki besaran tanggungan pajak yang sesuai dengan porsinya.

Baca juga: Mengenal Lebih Jauh Pasal Pph 23 dan Hubungannya Bagi Bisnis Anda

Penutup

Itulah pembahasan lengkap mengenai asas pemungutan pajak dari dari para ahli dan asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.

Jika Anda ingin membangun sebuah usaha, tentunya Anda juga akan dihadapkan pada pajak yang akan dikenakan pada perusahaan Anda nantinya.

Ada banyak macam-macam pajak yang nantinya akan Anda bayar dan laporkan setiap bulan pada negara seperti PPH atau PPN.

Untuk memudahkan hal tersebut, Anda bisa menggunakan software akuntansi yang sudah memiliki fitur penghitungan pajak secara otomatis untuk menghemat waktu Anda.

Accurate Online adalah salah satu pilihan yang tepat sebagai software akuntansi sekaligus software pengelolaan dan pelaporan pajak untuk usaha Anda

Accurate online adalah software akuntansi berbasis cloud yang sudah dipercaya berbagai entitas perusahaan, mulai dari UKM sampai perusahaan manufaktur besar.

Dengan keamanan data setara Bank, Anda tidak perlu khawatir dengan data yang Anda simpan.

Tertarik menggunakan Accurate Online? Anda bisa mencoba menggunakan Accurate Online secara gratis selama 30 hari melalui tautan pada gambar di bawah ini: