Pengertian Pph 23, Tarif, Ketentuan, dan Cara Penghitungannya

Sebagai warga negara yang baik tentunya selain membayar pajak, juga perlu untuk mengetahui apa saja jenis pajak yang ada di Indonesia. Seperti pajak penghasilan yang ternyata memiliki banyak sekali jenisnya, seperti pph 23. Lalu apa itu pengertian pph 23? kali ini akan dibahas lengkap dimulai dari pengertian pph 23 sampai cara perhitungannya.

Pengertian Pph 23

Pertama adalah pengertian pph 23, apa itu pph 23? Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 dikenakan saat terjadi transaksi antara dua pihak. Pph 23 ini merupakan pajak penghasilan diantaranya penyerahan upah jasa, modal atau hadiah dan penghargaan, yang mengalami potongan selain ataupun setelah yang dipotong PPh Pasal 21.

Tarif PPh 23

Dalam perhitungan tarif pajak penghasilan (PPh Pasal 23) dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto (penghasilan kotor) dari keseluruhan penghasilan. Ada dua jenis tarif yang diberlakukan dalam PPh 23 dan kedua jenis tarif tersebut ditetapkan berdasarkan objek yang dikenai pajak. Adapun dua tarif tersebut yakni 15% dan 2% seperti pembahasan lengkapnya berikut ini.

Baca juga : Pengertian dan Perbedaan Biaya Langsung dan Tidak Langsung

1. Dikenakan 15% Dari Jumlah Bruto Atas

Tarif pertama yakni 15% dari dividen atau bagi hasil dari keuntungan atau laba usaha yang dibagikan kepada pemegang saham terkait kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan royalti, bunga, dan final. Lalu ada hadiah dan penghargaan selain yang telah terkena potongan pajak penghasilan pasal 21 (Pph 21).

2. Dikenakan 2% Dari Jumlah Bruto

Tarif selanjutnya yakni 2% atas sewa sebuah bangunan ataupun harta yang berbentuk aset dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta tersebut. Namun, 2% tersebut memiliki pengecualian yakni sewa tanah dan atau bangunan atau hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga : Pengertian Hukum Pajak, Sejarah, Fungsi, dan Jenisnya

3. Dikenakan 2% dari Jumlah Bruto Sebagai Imbalan

Lalu ada juga tarif 2% yang dikenakan atas imbalan atau upah dari jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa teknik, dan jasa konsultan, dan masih banyak lagi jasa lainnya. Beberapa jasa tersebut diantaranya Jasa penilai, Jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan, jasa perancangan, jasa perbantuan migas, jasa hukum, dan sisanya yang diatur dalam hukum.

4. Untuk yang Tidak Ber-NPWP Dipotong 100% Lebih Tinggi

Masih banyak yang meremehkan kehadiran NPWP yang berfungsi sebagai tanda identitas seorang wajib pajak. Apabila memiliki pemikiran yang sama, dan belum memiliki NPWP maka bersiaplah mendapat potongan yang lebih tinggi dalam pph 23 jika dibandingkan dengan wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Dalam perhitungannya disesuaikan dengan penghasilan wajib pajak.

5. Jumlah Bruto Tidak Termasuk

Adapun dalam pemotongan pph 23 tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan. Pembayaran atas penyetokan barang berupa pembelian ataupun pengadaan suatu barang. Sebuah pembayaran kepada perantara yang menjadi pihak kedua yang nantinya diberikan kepada pihak ketiga.

Baca juga : Pentingnya Catatan Keuangan dan 10 Tips Melakukannya Secara Mudah

Ketentuan Penting yang Perlu Diperhatikan

Sama seperti pajak lainnya di Indonesia, PPh 23 juga memiliki ketentuan-ketentuannya sendiri. Pada pembahasan ini setelah membahas pengertian pph 23, dan tarif maka masuk ke dalam pembahasan ketentuan tentang pph 23 itu. Apa saja yang termasuk ke dalam beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan. Berikut ini adalah pembahasan lengkapnya.

1. Jenis Penghasilan yang Dikecualikan

Dalam membayar pph 23 tidak semua pajak terkena potongan atau dengan kata lain ada penghasilan yang dikecualikan. Beberapa penghasilan tersebut diantaranya pembagian hasil (dividen) yang merupakan cadangan perusahaan. Pendapatan yang tersangkut hutang di bank serta sewa yang dibayarkan atas tanah maupun harta namun termasuk ke dalam hutang atau sangkutan yang ada di bank.

2. Membuat ID Billing

Untuk melakukan pembayaran pph ini bisa via kantor pelayanan pajak terdekat, namun untuk bisa melakukan pembayaran tersebut wajib pajak harus memiliki id billing. ID billing ini juga berfungsi sebagai alat yang memudahkan pembayaran pajak tersebut melalui semua channel yang tersedia. Untuk pembuatan id billing ini tidaklah sulit, bisa melalui online di website resmi kpp.

Baca juga : Mengenal Lebih Jauh Pengertian, Tujuan dan Jenis Kegiatan Ekonomi

3. Tanggal Jatuh Tempo

Pph 23 itu jatuh tempo setiap tanggal 10 setiap bulannya. Bagaimana cara perhitungannya? Pajak ini dibayarkan setelah satu bulan terhutang. Pada tanggal 10 itu setiap wajib pajak harus membayarkan pajaknya yang sudah jatuh tempo melalui online atau mendatangi langsung kantor pajak. Tapi, untuk memudahkan bisa dengan online menggunakan ID Billing.

4. Lokasi Pembayaran

Tempat pemotongan atau pembayaran pajak dilaksanakan di kantor pusat maupun di kantor cabang khusus bagi perusahaan maupun pekerja yang bergabung. Khusus untuk pribadi yang ingin melakukan pembayaran, bisa dengan mengunjungi kpp terdekat dengan membawa dokumen yang dibutuhkan, ataupun melalui online dengan menggunakan ID billing.

5. Bukti Potong

Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong dalam hal ini pemberi bayaran ataupun hadiah harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) kepada wajib pajak yang dikenakan pajak tersebut. Bukti potong rangkap 1 tersebut sudah dilengkapi dan digunakan, serta bukti potong (rangkap ke-2). Sebagai bukti potong bahwa dana tersebut sudah dipotong oleh pph 23.

Baca juga : Audit keuangan: Pengertian, Tujuan, dan Tahapan Audit Keuangan

Cara Perhitungan PPh 23

Untuk memahami bagaimana cara pemotongannya berikut ini adalah contohnya. Perusahaan A memiliki beberapa orang penulis yakni B, C, dan D. B memiliki penghasilan Rp 25 juta. Penghasilan tersebut dikalikan 15%, keluar hasil Rp 3,750 juta. Nantinya Rp 25juta itu dipotong angka Rp 3,750 juta. Setelahnya perusahaan memberikan rangkap hasil pemotongan ke penulis yang bersangkutan.

Dalam pemotongan ini perusahaan harus mengikuti peraturan sesuai dengan yang berlaku. Termasuk bagi yang tidak memiliki NPWP. Itulah tadi pembahasan lengkap terkait pengertian Pph 23 dan juga ketentuan penting yang bisa berlaku untuk pemotongannya.

Sekarang tidak perlu merasa bingung lagi ketika hendak melakukan pemotongan terhadap karyawan maupun karyawan yang terkena potongan sudah mengetahui bagaimana peraturannya.

Baca juga : Pengertian Kas Kecil, Contoh, Fungsi, dan Cara Mengontrolnya

Buat seluruh penghitungan dan pelaporan pajak lebih mudah dengan Accurate Online

Untuk memudahkan dalam pelaporan dan penghitungan pph 23 secara otomatis bagi usaha Anda, gunakanlah Accurate Online.

Accurate Online adalah software akutansi berbasis cloud yang sudah digunakan oleh lebih dari 300 ribu pengguna dari berbagai bisnis dan memiliki fitur perpajakan terlengkap di Indonesia. Mulai dari penghitungan Pph 21, Pph 23, Pph ps 15, dan masih banyak lagi.

Anda juga bisa mencoba menggunakan Accurate Online secara gratis selama 30 hari melalui tautan di bawah ini :