Indikator Kinerja Utama dan Fungsinya Bagi Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja Utama atau biasa disingkat IKU adalah indikator yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memantau kinerja karyawan. Indikator ini bekerja dengan memberi gambaran kinerja sehingga instansi dapat mengevaluasi dan memperbaiki hal tersebut ke depannya.

Seperti diketahui, kinerja karyawan merupakan salah satu hal yang berperan penting dalam kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, tak hanya perusahaan swasta, instansi pemerintah juga perlu mengetahui dan memerhatikan secara detail kinerja setiap karyawannya.

Untuk itu, artikel berikut ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia. Di mana akan dijelaskan mulai dari pengertian, tujuan penetapan, fungsi, jenis, kriteria penyusunan, hingga tahap penyusunan.

Apa Itu Indikator Kinerja Utama (IKU)?

Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja yang digunakan oleh suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah memang diwajibkan membuat atau merumuskan IKU dan bahkan menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama.

Melalui pembuatan atau perumusan IKU, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan kinerja dan bisa meraih tujuan, sasaran, hingga rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Baca juga: Performance Review: Pengertian, Manfaat, dan Cara Membuatnya

Tujuan Penetapan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama di setiap instansi pemerintah tentu dilakukan karena ada tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, ada beberapa tujuan umum di balik pembuatan indikator tersebut, yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi penting mengenai kinerja karyawan selama ini, di mana nantinya informasi tersebut akan dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kinerja yang baik.
2. Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih oleh instansi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya juga akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi, terutama kinerja karyawan.

Baca juga: Performance Appraisal: Pengertian, Jenis, dan Fungsinya untuk Perusahaan dan Karyawan

Fungsi Indikator Kinerja Utama

IKU membawa sejumlah fungsi di dalam penerapannya, di antaranya meliputi:

1. Sebagai Bagian dari Perencanaan Menengah

Setiap instansi pemerintah pasti akan menyusun beberapa rencana, termasuk rencana menengah. Di mana rencana menengah sendiri merupakan rencana yang akan dieksekusi dalam jangka waktu menengah (1-3 tahun).

Untuk menyusun rencana tersebut, instansi pemerintah harus mengetahui terlebih dahulu seperti apa kinerja karyawan dan instansinya selama ini. Tujuannya adalah agar perencanaan dan kebijakan yang nantinya diberlakukan sesuai dengan kinerja mereka selama ini. Dengan begitu, pihak instansi bisa melakukan perencanaan jangka menengah yang tepat.

2. Sebagai Alat Memantau dan Mengendalikan Kinerja

IKU digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengendalikan kinerja karyawan setiap harinya. IKU dapat memberi informasi kinerja karyawan dalam kurun waktu tertentu sehingga memudahkan pihak instansi untuk memikirkan sejumlah cara agar kinerja karyawannya tetap terkendali.

3. Membantu Instansi Pemerintah dalam Melakukan Evaluasi Kinerja

Masih terkait dengan fungsi di atas, IKU juga memudahkan pihak instansi untuk melakukan evaluasi kinerja sehingga ke depannya para karyawan bisa konsisten mempertahankan kinerja atau bahkan memperbaiki kinerja ke tingkat yang lebih tinggi.

4. Membantu Mengukur Akuntabilitas Karyawan

Akuntabilitas kinerja karyawan adalah hal penting di instansi pemerintah. Semakin accountable seorang karyawan, maka semakin maju dan bersih pula instansi pemerintah tersebut.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas karyawan, instansi pemerintah biasanya memakai IKU sebagai alat ukurnya. Di mana IKU dapat memberikan data terkait sejauh mana akuntabilitas karyawan, mulai dari kinerja hingga attitude mereka selama ini.

Baca juga: Kinerja Karyawan: Pengertian dan Faktor yang Mempengaruhi Kinerja karyawan

Jenis IKU di Indonesia

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa jenis IKU yang lazim digunakan di beberapa instansi pemerintah, di antaranya meliputi:

1. Indikator Input. Indikator ini memberikan gambaran mengenai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Contohnya seorang karyawan baru yang dinilai seperti apakah ia dalam menghasilkan output dan outcome, baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Indikator Process. Indikator process memberikan gambaran mengenai acuan atau langkah-langkah dalam proses menghasilkan suatu barang atau jasa.
3. Indikator Output. Output indicator memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan.
4. Indikator Outcome. Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau perkembangan kinerja suatu instansi dalam menghasilkan barang atau jasa, yang mana dinilai dari segi kuantitas dan kualitas kerja, efisiensi kerja, hingga perilaku SDM atau karyawan.
5. Indikator Dampak. Indikator dampak memberikan gambar mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari kinerja suatu instansi terhadap intansi itu sendiri ataupun pihak lain yang berkaitan.

Baca juga: OKR Adalah: Pengertian, Keuntungan, dan Cara Membuat OKR

Kriteria Penyusunan IKU

Penyusunan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi sejumlah kriteria, terutama kriteria dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang meliputi:

1. IKU harus dibuat sespesifik mungkin dan harus mengacu pada hal yang akan diukur oleh indikator tersebut (kinerja karyawan dan intansi terkait). Hal tersebut dilakukan agar orang-orang yang hendak menyusun IKU mempunyai persepsi yang sama terkait IKU yang mereka buat.
2. IKU harus dapat diukur secara objektif, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
3. Data yang dipakai dalam IKU harus dapat dikumpulkan oleh pihak instansi terkait.
4. IKU yang dibuat harus bisa menggambarkan kinerja secara akurat dan relevan dengan kondisi riil instansi tersebut.
5. IKU juga harus bisa menggambarkan daa berupa perkembangan kinerja instansi terkait dalam kurun waktu tertentu. Akan lebih baik pula apabila IKU bisa lebih fleksibel guna mengantisipasi apabila ada perubahan ke depannya.

Tahap Penyusunan IKU

Penyusunan IKU tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui tahapan atau proses yang terdiri dari:

1. Tahap Pertama (I). Tahap pertama berupa klarifikasi mengenai tujuan penyusunan IKU yang hendak dikejar.
2. Tahap Kedua (II). Tahap kedua mencakup proses penyusunan dan perencanaan IKU, mulai dari tahap yang paling awal (pembuatan draf) hingga selesai.
3. Tahap Ketiga (III). Tahap ketiga berupa evaluasi terhadap IKU yang telah disusun.
4. Tahap Keempat (IV). Tahap terakhir dilakukan dengan memilih atau memutuskan IKU yang hendak digunakan.

Baca juga: Pengertian KPI (Key Performance Indicator): Jenis, Faktor dan Cara Menerapkannya

Penutup

Demikianlah serba-serbi mengenai penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Indonesia. Diketahui, IKU merupakan indikator yang memberi gambaran mengenai kinerja karyawan. Hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak instansi untuk menentukan langkah yang tepat dalam mempertahankan atau memperbaiki kinerja karyawannya.

Sama halnya dengan pengelolaan keuangan, perusahaan perlu memantau pemasukan dan pendapatan agar terhindar dari kegagalan finansial dan bisa mencapai apa yang menjadi tujuan. Dalam hal ini, perusahaan Anda bisa menggunakan aplikasi bisnis seperti Accurate Online.

Accurate Online menyediakan lebih dari 200 jenis laporan akuntansi dan bisnis, salah satunya laporan arus kas. Berbagai fitur dan keunggulan juga tersedia secara lengkap, mudah untuk digunakan, dan bisa diakses secara fleksibel.

Jika Anda tertarik untuk menggunakannya, silahkan klik banner di bawah ini dan nikmati Accurate Online secara gratis selama 30 hari.