Apa Itu UMK, UMP, UMR, dan UMS? Berikut Pengertian dan Perbedaannya

Tahukah kamu, apa itu UMK, UMP, UMR, dan UMS? Keempat istilah ini kerap terdengar di kalangan karyawan dan pencari kerja.

Keempat istilah ini diketahui sebagai standar upah minimum yang diterima karyawan. Hanya saja, banyak yang masih bingung mengenai perbedaan di antara keempatnya.

Padahal, pemahaman dasar terkait apa itu UMK dan sistem pengupahan lain di Indonesia sangat diperlukan oleh karyawan dan para pencari kerja agar mendapatkan upah yang pantas dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut apa itu UMK, UMP, UMR, dan UMS, lengkap dengan perbedaannya.

Apa Itu UMK?

UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kota/Kabupaten. Sesuai kepanjangannya, UMK merupakan upah bulanan terendah yang ditetapkan di sebuah wilayah kabupaten/kota yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

Penetapan upah ini ditetapkan oleh pemerintah kota/kabupaten berdasarkan Peraturan Presiden No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Dimana penetapannya memperhatikan syarat pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi kabupaten/kota terkait.

Mengutip dari Tempo, UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP. Apabila gubernur belum bisa menetapkan UMK, maka acuan upah yang berlaku di wilayah kabupaten/kota tersebut adalah sama dengan UMP.

Setiap tahunnya, besaran UMK ditetapkan oleh gubernur selambat-lambatnya pada 30 November dan mulai diberlakukan pada 1 Januari tahun berikutnya. Penetapan UMP ini dilakukan oleh gubernur dengan mempertimbangan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan bupati/walikota.

Baca juga: Slip Gaji Karyawan: Ini Pengertian, Format, dan Contohnya

Apa Itu UMP?

Jika UMK adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten, maka UMP adalah Upah Minimum Provinsi. Masing-masing provinsi memiliki standar upahnya sendiri untuk pekerja yang bekerja di wilayah tersebut.

Biasanya, perbedaan UMP di tiap daerah disebabkan karena persebaran industri di seluruh Indonesia, Dimana penetapannya juga turut memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

UMP ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Untuk UMP, gubernur akan menetapkannya selambat-lambatnya pada 21 November dan mulai diberlakukan pada 1 Januari tahun berikutnya.

Baca juga: Bagaimana Cara Menghitung Gaji Karyawan? Ini Caranya!

Apa Itu UMR?

Dibanding UMK dan UMP, istilah UMR lebih akrab terdengar di telinga. UMR sendiri adalah kepanjangan dari Upah Minimum Regional. Dimana dijelaskan bahwa UMR merupakan upah minimum yang penetapannya dilakukan oleh gubernur yang menjadi acuan pendapatan buruh di wilayahnya.

Penerapan UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Namun, aturan ini kemudian direvisi lewat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Perubahan aturan ini sekaligus menjadikan sistem pengupahan UMR tidak diberlakukan lagi. Begitu pun dengan istilah UMR yang diganti menjadi UMP dan UMK, dimana UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Baca juga: Mengenal Lebih Jauh Komponen Gaji Karyawan pada Bisnis Anda

Apa Itu UMS?

Ada dua istilah lain dalam aturan pengupahan yakni Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimun Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

UMS berlaku secara sektoral yang setiap sektornya dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI). Dimana UMSP tidak boleh lebih rendah daripada UMP dan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK.

Baca juga: 9 Struktur Komisi Penjualan dan Tips Memilihnya untuk Bisnis Anda

Jadi, Apa Saja Perbedaan Antara UMK dan UMP?

UMK dan UMP merupakan standar acuan utama yang digunakan dalam skema pengupahan di Indonesia. Sebagaimana disebutkan pada pengertian apa itu UMK dan UMP, keduanya memiliki beberapa perbedaan yang meliputi:

1. Wilayah Pemberlakuan

Sesuai kepanjangannya, UMK merupakan standar upah minimum yang diberlakukan di daerah tingkat kabupaten/kota. Sementara UMP merupakan standar upah minimum yang diberlakukan di daerah tingkat provinsi.

2. Faktor yang Mempengaruhi Besaran Penetapan

PP 36 Tahun 202 Pasal 25 Ayat 2 menjelaskan bahwa UMP dan UMK ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Hanya saja, khusus untuk UMK, faktor penentunya meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi kabupaten/kota terkait. Sementara pada UMP, perbedaan besarannya biasanya dikarenakan persebaran ekonomi yang berbeda-beda di seluruh Indonesia.

3. Yang Berwenang Mengusulkan dan Menetapkan

Baik UMK maupun UMP, keduanya ditetapkan oleh gubernur setempat. Hanya saja, untuk UMK, gubernur mempertimbangkan usulan dari bupati/walikota dan Dewan Pengupahan Provinsi. Sementara untuk UMP, gubernur hanya mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi.

4. Tanggal Penetapan

Nilai UMP dan UMK selalu berubah setiap tahunnya, dimana nilai terbarunya ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 November untuk UMP dan 30 November untuk UMK, meski keduanya sama-sama mulai diberlakukan pada 1 Januari tahun berikutnya.

Baca juga: THR Adalah Hak Karyawan yang Harus Dipenuhi, Ini Cara Menghitungnya!

Penutup

Demikianlah uraian singkat mengenai apa itu UMK, UMP, UMR, dan UMS, serta perbedaan di antaranya. UMR yang lebih akrab terdengar di telinga sebenarnya sudah tidak lagi diberlakukan. Sementara UMK dan UMP menjadi skema pengupahan utama yang dilakukan di Indonesia. DI saat yang sama, UMS menjadi skema pengupahan lain yang belum santer terdengar.

Melalui artikel ini, pembaca juga diharap mampu membedakan apa itu UMK dan UMP. Dimana kedua skema ini memiliki perbedaan mendasar terkait pemberlakuannya.

Bersamaan dengan itu, nilai UMK dan UMP terus naik setiap tahunnya. Namun, Anda tetap harus bijak dalam mengelola dan mengatur anggaran keuangan. Sebab, keuangan yang dikelola dengan baik dapat mengantarkan Anda pada tercapainya tujuan finansial.

Seiring berkembangnya era digital, pengelolaan keuangan kini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pengelolaannya pun semakin akurat, cepat, dan otomatis. Seperti halnya yang ditunjukkan oleh software akuntansi dan bisnis yaitu Accurate Online.

Accurate Online menhadirkan berbagai fitur dan keunggulan yang bisa digunakan untuk pengelolaan keuangan dan bisnis yang lebih maksimal. Di dalamnya tersedia lebih dari 200 jenis laporan keuangan maupun bisnis yang terbukti mampu membantu pebisnis mencapai kesuksesannya.

Tidakkah Anda tertarik untuk mencoba? Silahkan klik tautan gambar di bawah ini untuk menikmati Accurate Online secara gratis selama 30 hari.accurate 3 banner bawah

anggimo

Seorang wanita lulusan sarjana manajemen bisnis dan akuntansi yang hobi menulis blog tentang manajemen bisnis secara spesifik.