PSAK Adalah: Berikut Pengertian Lengkap, Sejarah dan Jenisnya
Segala sesuatu yang penting tentu memiliki standar, termasuk dalam akuntansi.
PSAK adalah standar akuntansi yang penting dan digunakan bagi para akuntan dan pemilik bisnis untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.
PSAK sendiri adalah singkatan dari pernyataan standar akuntansi keuangan yang telah digunakan terutama oleh bisnis yang melaporkan hasil keuangan mereka di Indonesia.
Ingin mengetahui PSAK kepanjangan dari apa? Apa itu PSAK secara mendalam? Baca terus artikel ini sampai selesai.
Daftar Isi
Apa itu PSAK?
PSAK adalah singkatan dari pernyataan standar akuntansi keuangan yang merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan dalam bisnis.
Standar akuntansi keuangan adalah metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan.
Standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, peraturan yang berlaku dan lain-lain.
Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia antara lain PSAK-IFRS, SAK-ETAP, PSAK Syariah, SAP, dan SAK EMKM.
Baca juga: Apa saja 5 Standar Akuntansi di Indonesia?
Sejarah PSAK
Standar akuntansi keuangan di Indonesia telah dimulai pada saat zaman penjajahan, tahun 1602-1799 saat zaman kolonial telah dilakukan pencatatan sederhana.
Lalu pada tahun 1800-1942 saat zaman penjajahan Belanda telah dilakukan pencatatan debit dan kredit.
Tahun 1942-1945 pencatatan tetap menggunakan debit dan kredit dan belum terdapat banyak perubahan dalam pencatatan akuntansi.
Sedangkan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang dilakukan harmonisasi terhadap standar keuangan salah satunya harmonisasi pada standar IFRS (Internasional Financial Accounting Standard).
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berdiri sejak tahun 1957 merupakan wadah profesi akuntansi di Indonesia yang terus melakukan pengembangan standar untuk menyesuaikan dengan dunia usaha dan profesi akuntansi dan merupakan anggota dari International Federation of Accountants (IFAC).
Pada tahun 1973 dibentuknya panitia penghimpunan bahan-bahan dan struktur GAAP dan GAAS yang selanjutnya pada tahun 1974 dibentuk komite prinsip akuntansi Indonesia (PAI) yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan.
Pada tahun 1994 komite PAI diubah menjadi komite standar akuntansi keuangan yang kemudian pada tahun 1998 berubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
IAI sebagai anggota dari IFAC memiliki komitmen untuk melaksanakan semua Standar Internasional yang ditetapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di
Indonesia.
IAI memutuskan untuk melakukan harmonisasi terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) kepada International Financial Reporting Standard (IFRS) yang kemudian dilanjutkan dengan konvergensi terhadap IFRS.
PSAK adalah aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan sedangkan IFRS merupakan Standar Akuntansi Internasional.
Tahun 2012 mencatatkan satu momen penting, dimana pada tahun ini dilakukan pengimplementasian PSAK berbasis IFRS di Indonesia.
Sehubungan dengan pengimplementasian IFRS tersebut, maka terdapat beberapa perubahan dalam PSAK yang kemudian disesuaikan dengan pengaturan dalam IFRS.
PSAK-IFRS ini biasanya digunakan pada bisnis dan organisasi yang berskala publik dan bersifat umum.
Baca juga: Urutan Lengkap Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi
5 Jenis PSAK di Indonesia
ilustrasi jenis jenis psak. source envato
Di Indonesia sendiri ada lima jenis SAK yang berlaku. Masing-masing SAK ini digunakan menurut jenis usaha atau organisasinya.
Penyusunan dan penerapan jenis-jenis SAK ini sudah disesuaikan dengan perkembangan dunia bisnis di Indonesia.
Berikut ini adalah jenis-jenis PSAK yang berlaku di Indonesia:
1. PSAK-IFRS
PSAK adalah perubahan nama terbaru dari SAK yang disusun dan diterbitkan oleh DSAK pada tahun 2012.
Penyusunan PSAK ini mengikuti standar yang digunakan oleh IFRS atau International Financial Reporting Standards dengan menyesuaikan pada kondisi bisnis di Indonesia.
Pembuatan dan penyusunan PSAK ini menjadi standar dalam pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan.
Adanya standar yang sesuai dengan PSAK ini membuat semua informasi keuangan yang ada mudah dipahami dan relevan bagi semua pengguna laporan keuangan tersebut.
Penyusunan laporan keuangan berdasarkan jenis PSAK ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang tergolong ke dalam perusahaan publik.
Pemilihan IFRS sebagai pedoman bagi PSAK adalah karena adanya penilaian transaksi dan evaluasi pada laporan keuangan.
Adanya penilaian dan evaluasi ini dapat mencerminkan kondisi ekonomi secara nyata.
Penerapan IFRS sendiri juga memberikan beberapa manfaat seperti meningkatkan daya banding dari laporan keuangan, memberikan informasi yang berkualitas pada pasar modal, hingga meningkatkan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri.
Baca juga: 16 Bidang Akuntansi: Pengertian, Manfaat, Fungsinya
2. SAK-ETAP
Sebaliknya, bila perusahaan tersebut belum atau tanpa akuntabilitas publik, maka proses penyusunan laporan keuangannya menggunakan SAK-ETAP.
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal.
Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.
SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan.
SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.
3. SAK EMKM
SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah.
Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM.
Standar ini ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memnuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP.
IAI menyusun SAK yang lebih sederhana dari SAK-ETAP yaitu SAK EMTM pada pertengahan 2015 dan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018.
Hal ini dikarenakan masih banyaknya UMKM di Indonesia yang belum mampu untuk membuat serta menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK yang berlaku.
Baca juga: Akuntansi Syariah: Arti, Ciri, dan Perbedaannya
4. SAK Syariah
Semetara itu adanya perkembangan industri syariah di Indonesia yang sangat pesat mengharuskan suatu keberadaan standar akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan syariah.
Adanya kebutuhan tersebut melahirkan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) yang berada dibawah naungan IAI yang bertugas untuk menyusun Standarisasi laporan keuangan syariah. PSAK Syariah disahkan pada tahun 2002.
Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah.
Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI.
SAS ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual; penyajian laporan keuangan syariah; akuntansi murabahah; musyarakah; mudharabah; salam; istishna
PSAK Syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah dan istishna.
Selain standar akuntansi yang harus dijalankan oleh industri bisnis dan syariah di atas, Instansi Pemerintahan juga memiliki kewajiban dalam menjalankan standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya.
Laporan keuangan yang dibuat oleh instansi pemerintahan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar akuntansi yang digunakan oleh Instansi Pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dengan adanya SAP diharapkan dapat menjamin transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sehingga terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih.
Baca juga: Apa Perbedaan PSAK dan IFRS dalam Dunia Akuntansi?
Daftar PSAK yang Berlaku di Indonesia
PSAK yang berlaku di Indonesia adalah standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI yang mengatur penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan di Indonesia.
PSAK mengacu pada IFRS, namun ada beberapa adaptasi dan modifikasi untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Indonesia.
Berikut adalah beberapa PSAK yang berlaku di Indonesia:
- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
PSAK ini mengatur penyajian laporan keuangan agar memiliki tingkat keterbandingan yang tinggi. Standar ini memberikan pedoman mengenai penyajian umum laporan keuangan, termasuk struktur, isi, dan informasi minimum yang harus disajikan. - PSAK 2: Laporan Arus Kas
PSAK ini menetapkan persyaratan mengenai informasi perubahan dalam kas dan setara kas yang harus disajikan dalam laporan arus kas. - PSAK 13: Properti Investasi
PSAK ini memberikan panduan mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan properti investasi. - PSAK 16: Aset Tetap
PSAK ini mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap. - PSAK 24: Imbalan Kerja
PSAK ini mengatur pengakuan dan pengukuran kewajiban dan biaya yang berkaitan dengan upah pekerja. - PSAK 50, 55, dan 60: Instrumen Keuangan
Ketiga PSAK ini memberikan panduan mengenai penyajian (PSAK 50), pengakuan dan pengukuran (PSAK 55), serta pengungkapan (PSAK 60) instrumen keuangan. - PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar
PSAK ini mengatur tentang pengukuran nilai wajar dan pengungkapan informasi yang relevan mengenai nilai wajar. - PSAK 71: Instrumen Keuangan
PSAK ini menggantikan PSAK 50 dan PSAK 55 dengan pendekatan baru untuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian instrumen keuangan, serta memperkenalkan model kerugian kredit ekspektasian untuk pengukuran aset keuangan. - PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
PSAK ini mengatur pengakuan pendapatan berdasarkan model lima langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa pendapatan diakui dengan cara yang menggambarkan transfer barang atau jasa kepada pelanggan sesuai dengan nilai yang diharapkan entitas untuk diterima. - PSAK 73: Sewa
PSAK ini memperkenalkan pendekatan baru untuk penyewaan, di mana hampir semua kontrak sewa harus diakui sebagai aset dan kewajiban di neraca penyewa, dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang aset yang dikendalikan dan kewajiban yang dimiliki oleh penyewa.
Baca juga: Mengenal Siklus Akuntansi, Tahapan, Jenis, Tujuannya
Kesimpulan
Pada praktiknya standar akuntansi keuangan di Indonesia dari dulu sampai dengan sekarang terus – menerus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dunia usaha, profesi akuntansi, dan peraturan yang berlaku.
Perkembangan tersebut mengharuskan para pelaku usaha dan instansi/lembaga untuk mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang disusun berfungsi sebagaimana wajarnya.
Segala proses akuntansi sebenarnya dapat dipermudah dengan bantuan software akuntansi yang memiliki fitur terlengkap dan sesuai standar yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah Accurate Online.
Accurate Online adalah software akuntansi berbasis cloud yang sudah digunakan oleh lebih dari ratusan ribu pengguna dan memiliki fitur terlengkap untuk berbagai jenis bisnis di Indonesia.
Dengan menggunakan Accurate Online, Anda akan mendapatkan kemudahan pembukuan dengan fitur di dalamnya seperti fitur akuntansi terlengkap, penganggaran, manajemen aset dan kas, pengelolaan dan pelaporan perpajakan, otomasi lebih dari dari 200 laporan keuangan sesuai PSAK dan masih banyak lagi.
Tertarik menggunakan Accurate Online? Anda bisa mencoba menggunakan Accurate Online secara gratis selama 30 hari melalui tautan pada gambar di bawah ini:
