Memahami Pengertian APBN dan APBD, serta Fungsi dan Tujuannya

Pengertian APBN dan APBD memiliki arti yang berbeda. Pada umumnya, Pengertian APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Nasional adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari DPR. Sedangkan APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu rancangan keuangan tahunan pemerintah Daerah yang sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD setempat.

Lantas, apa pengertian sebenarnya dari APBN dan APBD? Berikut ini kami akan jelaskan pengertian APBN dan APBD lengkap dengan fungsi beserta tujuannya.

Pengertian APBN

Beberapa ada yang berpendapat bahwa pengertian APBN adalah suatu daftar rencana seluruh penerimaan dan juga pengeluaran Negara dalam upaya mencapai suatu tujuannya. Umumnya, rancangan APBN akan dibuat untuk kurun waktu satu tahun.

Di dalam rancangan APBN akan tertulis seluruh daftar sistematis dan terperinci terkait penerimaan serta pengeluaran pemerintah dalam periode satu tahun anggaran, yang dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Rancangan APBN di dalamnya mencakup perubahan dan juga pertanggungjawaban setiap tahun yang sudah ditetapkan sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap tahun APBN akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Jika DPR tidak menyetujui anggaran yang sudah diusulkan oleh pemerintah pusat, maka pihak pemerintah pusat akan menggunakan anggaran yang masih ada pada tahun lalu.

Baca juga: Komoditas: Pengertian, Jenis, dan Karakteristik Pasar Komoditas

Fungsi APBN

APBN adalah suatu alat yang berguna untuk mengatur pendapatan dan juga pengeluaran negara dalam hal pembiayaan dan juga pelaksanaan berbagai aktivitas pemerintah, mulai dari pembangunan pencapaian ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, stabilitas perekonomian, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh.

Dalam penerapannya, APBN memiliki beberapa peran penting, yaitu peran pengawasan, perencanaan, otorisasi, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Setiap bentuk penerimaan akan menjadi hak dan pengeluaran akan menjadi kewajiban negara yang harus diinput ke dalam APBN.

Walaupun nantinya ada surplus penerimaan, maka negara bisa menggunakannya untuk membiayai pengeluaran negara pada periode berikutnya. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka APBN memiliki berbagai fungsi, yaitu:

1. Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi dari APBN berarti anggaran negara yang dijadikan dasar sebagai pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. Sehingga, pembelanjaan dan juga pendapatan nantinya bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat Indonesia.

2. Fungsi Perencanaan

Dalam hal ini, fungsi perencanaan berarti APBN bisa dijadikan sebagai acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatannya pada tahun yang sedang berjalan. Sehingga, jika anggaran belanja sudah disusun secara rapih, maka negara bisa membuat berbagai rencana kegiatannya guna mendukung pembelanjaan tersebut.

Contohnya adalah dalam anggaran tercantum anggaran dalam membuat proyek pembangunan jalan senilai Rp 5 miliar, maka pihak pemerintah bisa segera bertindak untuk melakukan proyek tersebut agar nantinya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah.

3. Fungsi Pengawasan

APBN juga berfungsi sebagai pengawasan yang berarti bahwa pembuatan rencana anggaran wajib dijadikan seabgai suatu pedomen untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, masyarakat akan mudah untuk menilai ketepatan pemerintah dalam menggunakan uang negara.

4. Fungsi Alokasi

Pengertian APBN sebagai fungsi alokasi adalah negara harus mampu mengurangi pemborosan dalam segala jenis pemanfaatan sumber daya serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian negara. Pada prosesnya, fungsi alokasi ini dijalankan dengan memanfaatkan kualitas sumber daya, efektivitas, dan efisiensi perekonomian, seperti pembangunan tanggul, jembatan jalan, atau perbaikan fasilitas publik tersebut.

5. Fungsi Distribusi

Fungsi APBN sebagai distribusi berarti negara harus memperhatikan keadilan dan kepatutan dalam menjalankan berbagai kebijakannya. Dalam hal ini, negara harus memanfaatkan APBN untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk dana pensiun, subsidi, dan premi lainnya.

6. Fungsi Stabilisasi

APBN juga berfungsi untuk memelihara dan menjaga keseimbangan perekonomian dasar negara. Dalam prosesnya, APBN harus berguna untuk menjaga arus uang atau mencegah tingginya tingkat inflasi dan deflasi yang terlampau besar.

Tujuan APBN

Berdasarkan penjelasan diatas, setidaknya terdapat dua tujuan utama dibentuknya APBN. Pertama, APBN dirancang untuk memelihara serta menjaga tingkat stabilitas perekonomian negara dan juga mencegah adanya defisit negara.

Kedua, APBN disusun sebagai suatu pedoman dalam hal penerimaan serta pengeluaran negara dalam proses penyelenggaraan aktivitas negara. Kegiatan tersebut juga harus diiringi dengan adanya peningkatan peluang kerja untuk meningkatkan perekonomian dan kemakmuran rakyat.

Pengertian APBD

Pengertian APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan dari pemerintah daerah yang sebelumnya telah disetujui oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD juga sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah yang berlaku satu tahun, yakni mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Pengertian APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga bisa diartikan bahwa rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang sudah dibahas dan juga sudah disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD setempat. Rancangan APBD dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan juga kemampuan keuangan daerah.

Perkiraan besaran rencana pendapatan dan belanja APBD dalam jangka waktu tertentu dan masa yang akan datan dalam APBD akan disusun dengan prosedur dan bentuk tertentu secara sistematis sesuai prosedur yang berlaku.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Adalah: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Cara Mengukurnya

Fungsi APBD

1. Fungsi Otorisasi

Dalam hal ini, fungsi otorisasi dari APBD adalah anggaran daerah akan dijadikan sebagai suatu dasar dalam menerapkan pendapatan dan belanja pada tahun berlangsung. Kegiatan pemerintah daerah tidak akan memiliki kekuatan untuk bisa dijalankan tanpa anggaran APBD.

2. Fungsi Perencanaan

Pengertian APBD sebagai fungsi perencanaan berarti anggaran daerah dijadikan sebagai suatu pedoman dalam mengelola dan merencanakan berbagai kegiatan di tahun berlangsung.

3. Fungsi Pengawasan

Pengertian APBD sebagai fungsi pengawasan adalah anggaran daerah akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk bisa menilai kegagalan atau keberhasilan pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan kegiatannya.

4. Fungsi Alokasi

Pengertian APBD sebagai fungsi alokasi berarti anggaran daerah harus bisa diarahkan untuk bisa membuat lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, pemborosan dalam menggunakan sumber daya, dan juga meningkatkan efektifitas dan efisiensi perekonomian daerah.

5. Fungsi Distribusi

Pengertian APBD sebagai fungsi distribusi berarti berbagai kebijakan dalam hal penganggaran daerah wajib diperhatikan dengan mengutamakan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi Stabilitas

Pengertian APBD sebagai fungsi stabilitas berarti anggaran daerah dijadikan sebagai alat dalam memelihara dan menjaga keseimbangan dasar perekonomian daerah setempat.

Tujuan APBD

Tujuan perencanaan APBD pada dasarnya sama seperti perencanaan APBN. APBD dirancang agar bisa dijadikan pedoman dalam hal penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan otonomi daerah dan juga demi meningkatkan angka kemakmuran masyarakat pada daerah tersebut.

Dengan adanya APBD, maka tingkat penyelewengan, pemborosan dan kesalahan dalam menggunakan dana daerah bisa dicegah. Beberapa tujuan lain dari APBD adalah sebagai berikut:

  • Membantu pihak pemerintah daerah demi mencapai tujuan fiskalnya.
  • Membantu meningkatkan koordinasi atau pengaturan pada setiap bagian yang ada dilingkungan pemerintah daerah.
  • Membantu menciptakan dan juga mengadakan efisiensi serta keadilan atas penyediaan barang, jasa publik, dan hal umum lainnya.
  • Membantu menimbulkan prioritas belanja pemerintah daerah.
  • Membantu meningkatkan dan juga menghadirkan transparansi pemerintah daerah dalam penggunaan dana APBD kepada masyarakat dan juga mempertanggungjawabkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau APBD

Pengaruh APBN dan APBD

Untuk saat ini, peran kebijakan anggaran negara sangat penting dalam mendorong kegiatan perekonomian, khususnya saat dunia usaha belum pulih dari adanya krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini akibat pandemi covid19. Hadirnya peranan anggaran lewat kebijakan fiskal diharapkan akan mampu membantu meningkatkan upaya pemulihan ekonomi.

Hal tersebut sesuai dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa stimulasi fiskal lewat government expenditure untuk melakukan belanja barang dan jasa, serta investasi atau modal akan mampu membantu meningkatkan pergerakan sektor riil.

Perencanaan APBN dan APBD akan berdampak pada adanya peningkatan pembangunan serta peningkatan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan serta menghemat pengeluaran. Berikut ini adalah peran APBN dan APBD pada perekonomian masyarakat luas:

  • Membantu meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat yang diketahui dengan besaran nilai GNP dari tahun ke tahunnya.
  • Menjaga kestabilan keuangan negara dengan mengatur jumlah uang yang beredar.
  • Meningkatkan investasi pada masyarakat karena hal tersebut mampu mengembangkan berbagai industri yang ada di dalam negeri.
  • Membantu alur distribusi pendapatan dengan mengetahui sumber penerimaan dan juga pemanfaatan belanja pegawai dan belanja barang.
  • Meningkatkan lapangan kerja dengan adanya pembangunan proyek negara dan investasi negara. Sehingga akan mampu membuka lapangan kerja yang baru dan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Devisa: Pengertian, Jenis, Fungsi dan Sumber Devisa

Penutup

Demikianlah pengertian APBN dan APBD lengkap dengan tujuan dan fungsinya untuk masyarakat luas. Pengertian APBN dan APBD ini harus bisa Anda pahami dengan jelas dan seksama agar mampu menciptakan kondisi keuangan negara yang stabil dan lebih baik lagi untuk masyarakat luas.

Jadi, pada dasarnya pengertian APBN dan APBD hanya dibedakan dalam skalanya saja, jika APBN adalah anggaran untuk tingkat nasional, maka APBD adalah anggaran untuk pemerintah daerah setempat saja. Anggaran ini harus bisa diatur dengan baik, sama halnya dengan anggaran bisnis atau perusahaan dengan manajemen keuangan dan akuntansi yang tepat

Nah, jika Anda ingin lebih mudah lagi dalam melakukan hal tersebut dengan menggunakan software akuntansi dari Accurate Online. Dengan menggunakan aplikasi akuntansi ini, maka Anda akan lebih mudah dalam melakukan berbagai proses akuntansi, mulai dari laporan arus kas hingga laporan keuangan.

Accurate Online juga akan memudahkan Anda dalam melakukan berbagai proses akuntansi yang rumit. Jadi, Anda bisa mencatat seluruh transaksi laporan keuangan Anda dengan cepat. Selain itu, anda juga bisa mengelola stok barang, aset perusahaan, sampai dengan mengelola utang-piutang perusahaan secara instan.

Accurate Online juga mampu memudahkan Anda dalam memantau keuangan Anda kapanpun dan dimanapun secara cepat dan mudah. Tertarik? Anda bisa mencoba menggunakan Accurate Online secara gratis selama 30 hari melalui tautan pada gambar di bawah ini:

accurate1